Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, DPR: Perlu Pengawasan Ketat

Selain itu, antisipasi lonjakan kebutuhan minyak goreng bagi industri makanan minuman, serta pelaku usaha kuliner seperti warung makan pasca lebaran juga perlu diantisipasi. Sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di luar rumah, permintaan makanan akan terus meningkat. "Meski ada devisa ekspor yang hilang, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga jauh lebih mendesak untuk jangka pendek," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR ini.

Soal apakah pelarangan ekspor berlaku ke seluruh CPO, pria yang akrab disapa Awiek ini melihat, tampaknya hanya RBD Olein atau bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBD Olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium. "Pengusaha masih bisa leluasa mengekspor produk CPO selain RBD olein," katanya.

Baca juga: Menakar Efektivitas Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Menurut Awiek, sebagai tambahan dari kebijakan pelarangan ekspor, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat dari produsen sampai distributor akhir. Idealnya ketika pasokan berlimpah, harga minyak goreng di retail ikut turun. "Kami mendukung langkah satgas gabungan untuk pengawasan minyak goreng menindak tegas seluruh pemain yang mencoba menahan stok atau mengambil margin terlalu tinggi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.