Jalan Panjang Keterwakilan Perempuan dalam Politik
Kamis, 21 April 2022 - 14:49 WIB
loading...
Mira Permatasari (Foto: Ist)
A
A
A
Mira Permatasari
Direktur The Yudhoyono Institute
TANGGAL 21 April merupakan salah satu hari bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Di hari itulah, setiap tahunnya kaum perempuan diingatkan kembali akan perjuangan seorang perempuan dari Jepara bernama Kartini tentang kesetaraan, hak- hak dan emansipasi perempuan, yang dulu sangat tabu dibicarakan. Ratusan tahun sejak berpulangnya Kartini, pemikirannya tidak pernah usang dimakan zaman. Pemikirannya tak hanya menggerakkan jiwa perempuan untuk terus bergerak dari waktu ke waktu, namun juga berhasil mendobrak pakem-pakem lama yang sarat dengan cara pandang kuno dan kolot tentang keberadaan dan peran perempuan.
Kini semakin marak perempuan yang terjun ke politik. Tidak sedikit perempuan Indonesia yang bertengger di parlemen menyuarakan dengan lantang hak-hak aspirasi perempuan. Tercatat pada hasil Pemilu Legislatif 2019, per Januari 2021 ada sekitar 123 legislator perempuan atau setara dengan lebih dari 21% yang berhasil melenggang ke Senayan dari total anggota legislator. Angka yang cukup baik dan jauh meningkat dari pemilu sebelumnya, meskipun masih tetap di bawah target 30%.
Menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Berdasarkan data dari World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Kita juga tidak bisa menampik kenyataan, di sana-sini masih saja terdapat ketidakadilan dan diskriminasi bagi perempuan dalam berpolitik. Berdasarkan hasil kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada pemilu legislatif, calon legislatif perempuan masih saja terkendala mendapatkan nomor urut atas. Padahal, itu semua sudah tertampung secara hukum dalam zipper system yang mensyaratkan setidaknya terdapat satu calon perempuan dari tiga calon yang ada berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.
Direktur The Yudhoyono Institute
TANGGAL 21 April merupakan salah satu hari bersejarah bagi kaum perempuan di Indonesia. Di hari itulah, setiap tahunnya kaum perempuan diingatkan kembali akan perjuangan seorang perempuan dari Jepara bernama Kartini tentang kesetaraan, hak- hak dan emansipasi perempuan, yang dulu sangat tabu dibicarakan. Ratusan tahun sejak berpulangnya Kartini, pemikirannya tidak pernah usang dimakan zaman. Pemikirannya tak hanya menggerakkan jiwa perempuan untuk terus bergerak dari waktu ke waktu, namun juga berhasil mendobrak pakem-pakem lama yang sarat dengan cara pandang kuno dan kolot tentang keberadaan dan peran perempuan.
Kini semakin marak perempuan yang terjun ke politik. Tidak sedikit perempuan Indonesia yang bertengger di parlemen menyuarakan dengan lantang hak-hak aspirasi perempuan. Tercatat pada hasil Pemilu Legislatif 2019, per Januari 2021 ada sekitar 123 legislator perempuan atau setara dengan lebih dari 21% yang berhasil melenggang ke Senayan dari total anggota legislator. Angka yang cukup baik dan jauh meningkat dari pemilu sebelumnya, meskipun masih tetap di bawah target 30%.
Menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Berdasarkan data dari World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Kita juga tidak bisa menampik kenyataan, di sana-sini masih saja terdapat ketidakadilan dan diskriminasi bagi perempuan dalam berpolitik. Berdasarkan hasil kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada pemilu legislatif, calon legislatif perempuan masih saja terkendala mendapatkan nomor urut atas. Padahal, itu semua sudah tertampung secara hukum dalam zipper system yang mensyaratkan setidaknya terdapat satu calon perempuan dari tiga calon yang ada berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.
Lihat Juga :
