Tolak kenaikan harga BBM hanya politik pura-pura

Sindonews.com - Meski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tetap saja kebijakan pemerintah tersebut bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan pemerintah.

Aktivis 1998 dari Forum Kota (Forkot), Mixil Mina Munir mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono terkait BBM, sudah diskenariokan.

"Politik yang terjadi saat ini di Setgab adalah politik pura-pura. Sebenarnya dari semua partai politik yang tergabung dalam Setgab itu, semuanya sudah menyatakan setuju bahwa BBM naik," ucap Mixil, saat dihubungi Sindonews, Rabu (5/6/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan, namun ada beberapa kesepakatan yang terjadi antar partai tersebut, terkait dengan kenaikan harga BBM. "Akan tetapi berapa jumlah besaran kenaikan itu, beberapa parpol berbeda-beda jumlahnya. Tapi semuanya menyatakan setuju," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, meski diundang, pihak PKS tidak menghadiri rapat Setgab di kediaman dinas Wapres. "PKS tidak hadir," ujar Juru Bicara Wakil Presiden RI, Yopie Hidayat melalui pesan singkatnya, Selasa malam.

Yopie mengatakan, beberapa elite partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY yang tergabung dalam Setgab hadir untuk membahas soal kenaikkan harga BBM. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya Dharma Ali (SDA), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Selain itu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, serta beberapa elite parpol lainnya.

"Yang hadir antara lain Ical, Hatta, Muhaimin, Surya Dharma Ali. Demokrat ada Syarif Hasan dan Amir Syamsuddin. Golkar juga ada Setya Novanto," bebernya.