KPU Optimistis Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Bisa Dipercepat dengan Perpres
loading...
Ketua KPU Hasyim Asy’ari optimistis pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024 dapat terwujud dengan dukungan Perpres. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari optimistis pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024 dapat terwujud dengan dukungan Peraturan Presiden (Perpres).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam rangka membicarakan persiapan Pemilu Serentak 2024 dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/4/2022).
"Jadi tujuh bulan itu pengadaan barang berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dari pengadaan barang sampai distribusi itu 7 bulan. KPU ingin pengadaan barang distribusi itu aman sampai waktu yang ada," ujar Hasyim Asy’ari.
Ia menyebutkan dalam RDP di Komisi II DPR RI hari ini pihaknya mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Presiden Jokowi akan mendukung kelancaran dan transparansinya proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan mengeluarkan Perpres.
"Perpres berkaitan dengan pengadaan logistik, Pak Mendagri menyatakan Pak Presiden akan menyiapkan Perpres untuk membantu percepatan pengadaan logistik dalam situasi normal sesuai durasi-durasinya," tambah Hasyim Asy’ari.
Komitmen dari pemerintah dan stakeholders terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat penting.
"Dari segi waktu dan mekanisme bisa dipersingkat, substansi Perpres seperti apa kan akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Apapun untuk menjamin Pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal, proses kepemiluan ini lancar akan dilakukan KPU termasuk konsinyering di masa reses DPR," lanjut Hasyim Asy’ari.
Terkait masa durasi kampanye Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari mengungkapkan hal tersebut masih menjadi bahan yang akan didiskusikan lebih mendalam. "Selama masih ada pembahasan, maka durasi kampanye berapa hari yang diusulkan masih memungkinkan," pungkas Hasyim Asy'ari.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam rangka membicarakan persiapan Pemilu Serentak 2024 dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/4/2022).
"Jadi tujuh bulan itu pengadaan barang berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dari pengadaan barang sampai distribusi itu 7 bulan. KPU ingin pengadaan barang distribusi itu aman sampai waktu yang ada," ujar Hasyim Asy’ari.
Ia menyebutkan dalam RDP di Komisi II DPR RI hari ini pihaknya mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Presiden Jokowi akan mendukung kelancaran dan transparansinya proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan mengeluarkan Perpres.
"Perpres berkaitan dengan pengadaan logistik, Pak Mendagri menyatakan Pak Presiden akan menyiapkan Perpres untuk membantu percepatan pengadaan logistik dalam situasi normal sesuai durasi-durasinya," tambah Hasyim Asy’ari.
Komitmen dari pemerintah dan stakeholders terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat penting.
"Dari segi waktu dan mekanisme bisa dipersingkat, substansi Perpres seperti apa kan akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Apapun untuk menjamin Pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal, proses kepemiluan ini lancar akan dilakukan KPU termasuk konsinyering di masa reses DPR," lanjut Hasyim Asy’ari.
Terkait masa durasi kampanye Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari mengungkapkan hal tersebut masih menjadi bahan yang akan didiskusikan lebih mendalam. "Selama masih ada pembahasan, maka durasi kampanye berapa hari yang diusulkan masih memungkinkan," pungkas Hasyim Asy'ari.
(cip)
Lihat Juga :
