Masyarakat Perlu Waspadai Hoaks soal Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA - Banyaknya pesan terkait penundaan Pemilu 2024 yang beredar di media sosial perlu diwaspadai masyarakat. Pasalnya, bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba di antara ribuan pesan tersebut.

"Jangan percaya pada semua berita hoaks, fake news, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi," ujar anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie , Senin (11/4/2022).

Dirinya juga merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya," tutur Jimly.





Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa. Tujuannya, untuk meredakan perdebatan mengenai isu tersebut.

"Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini," ujar Jimly yang juga merupakan mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan dirinya tidak memiliki niatan untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatannya menjadi tiga periode. Kata Jokowi, pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada November 2024.

Kemudian, tahapan pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022. Jokowi menjelaskan bahwa menjelang perhelatan demokrasi politik biasanya suhu menghangat. Hal itu dinilai biasa.

Namun, dia mengimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.