Sikapi Isu Nasional, Hima Persis Keluarkan 7 Pernyataan Sikap

JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis ) mengeluarkan 7 poin pernyataan sikap terkait isu nasional. Salah satunya, meminta Presiden Jokowi bertindak tegas kepada jajarannya agar kembali kepada konstitusi yang berlaku dan kembali menjalankan tugas kenegaraan.

"Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta kepada jajarannya untuk menghentikan pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024 dan wancana amendemen konstitusi UUD 1945 mengenai 3 Periode Presiden, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas kepada jajarannya agar tetap kembali kepada konstitusi yang berlaku dan kembali menjalankan tugas kenegaraannya," jelas Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).

Ilham juga menyinggung tentang rencana kenaikan harga LPG, kelangkaan minyak goreng, kenaikan PPn yang semula 10% menjadi 11% yang akan sangat berpengaruh di masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.



"Kenaikan-kenaikan yang terjadi tentunya akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan akan mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah sejauh ini belum mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian kebijakan pemerintah belum memiliki sense of crisis," katanya.

Berikut ini tujuh poin pernyataan sikap PP Hima Persis:
1. Menolak kenaikan harga LPG dan bahan pokok.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera menstabilkan harga BBM dan menyelesaikan
permasalahan kelangkaan Pertalite.
3. Mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng di Indonesia.
4. Menolak kenaikan PPn 11%.
5. Mendesak Pemerintah untuk segera menghadirkan langkah dan rencana strategis dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar mampu melepaskan dari ketergantungan import dari asing.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo agar menyatakan sikap terbuka untuk menolak wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
7. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas kepada jajarannya untuk berhenti menyuarakan wancana penudaan Pemilu 2024, juga wancana amendemen konstitusi UUD 1945 mengenai 3 Periode Presiden.

"Dengan itu kami memohon kepada para kader yang turut menyampaikan gagasannya, agar menyampaikan dengan tertib dan damai, juga didasarkan nalar kritis kader Hima Persis. Juga kepada para aparat penegak hukum untuk mengawal aksi damai yang berlangsung di Indonesia tanpa kekerasan dan pelanggaran HAM," pungkas Ilham.