Tanggapi Demo 11 April 2022, Sekjen PDIP Ingat Ayu Ting Ting
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( Sekjen PDIP ) Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada mahasiswa yang akan demo 11 April 2022 untuk meluruskan niatnya. Ia berpesan dengan sebuah lagu dangdut berjudul Alamat Palsu yang dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting.
Hasto awalnya menyatakan unjuk rasa mahasiswa merupakan hak untuk berserikat dan berkumpul. Saat masih menjadi mahasiswa, ia pun sering melakukan hal yang sama.
Ia menyarankan agar isu-isu demo jangan mudah berubah haluan. Menurut Hasto, jika aksi besok menuntut isu penundaan Pemilu 2024, Jokowi telah menyatakan tidak akan menunda pemilihan tersebut dan tetap sesuai dengan konstitusi.
"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting, jangan salah alamat," kata Hasto saat ditemui seusai acara buka bersama PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
"Tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP," katanya.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan mahasiswa yang akan demo 11 April 2022 agar tidak melenceng dari isu-isu kerakyatan. Sebab, aksi mereka rawan ditumpangi kepentingan lain.
"Jangan sampai nanti aksi-aksi mahasiswa melenceng dari persoalan isu-isu kerakyatan menjadi isu politik, dan itu rawan dengan kepentingan tumpangan dari kelompok avonturir atau petualang politik," kata Masinton saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (10/4/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Menurut Masinton, aksi mahasiswa turun ke jalan rawan dialihkan dengan isu menurunkan presiden. Menurutnya, isu tersebut terlalu prematur karena rakyat masih mendukung kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih, kata Masinton, Jokowi telah menentukan sikap perihal Pemilu 2024 dengan tegas akan mematuhi konstitusi dan menolak penundaan Pemilu 2024.
"Pelaksanaan Pemilu sudah disepakati oleh presiden sebagai pemerintah bersama dengan DPR, dan sudah ditetapkan agenda pelaksanaannya 14 Februari 2024," ujar Masinton. "Artinya sikap Presiden sudah fix di situ," katanya.
Hasto awalnya menyatakan unjuk rasa mahasiswa merupakan hak untuk berserikat dan berkumpul. Saat masih menjadi mahasiswa, ia pun sering melakukan hal yang sama.
Ia menyarankan agar isu-isu demo jangan mudah berubah haluan. Menurut Hasto, jika aksi besok menuntut isu penundaan Pemilu 2024, Jokowi telah menyatakan tidak akan menunda pemilihan tersebut dan tetap sesuai dengan konstitusi.
"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting, jangan salah alamat," kata Hasto saat ditemui seusai acara buka bersama PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
"Tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP," katanya.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan mahasiswa yang akan demo 11 April 2022 agar tidak melenceng dari isu-isu kerakyatan. Sebab, aksi mereka rawan ditumpangi kepentingan lain.
"Jangan sampai nanti aksi-aksi mahasiswa melenceng dari persoalan isu-isu kerakyatan menjadi isu politik, dan itu rawan dengan kepentingan tumpangan dari kelompok avonturir atau petualang politik," kata Masinton saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (10/4/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Menurut Masinton, aksi mahasiswa turun ke jalan rawan dialihkan dengan isu menurunkan presiden. Menurutnya, isu tersebut terlalu prematur karena rakyat masih mendukung kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlebih, kata Masinton, Jokowi telah menentukan sikap perihal Pemilu 2024 dengan tegas akan mematuhi konstitusi dan menolak penundaan Pemilu 2024.
"Pelaksanaan Pemilu sudah disepakati oleh presiden sebagai pemerintah bersama dengan DPR, dan sudah ditetapkan agenda pelaksanaannya 14 Februari 2024," ujar Masinton. "Artinya sikap Presiden sudah fix di situ," katanya.
(abd)