Indeks Demokrasi Membaik, Kebebasan Berpendapat Jadi Catatan Khusus

Kamis, 07 April 2022 - 10:09 WIB
loading...
Indeks Demokrasi Membaik,...
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia terus membaik selama dua tahun terakhir. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia terus membaik selama dua tahun terakhir. Posisi Indonesia terus mengalami perbaikan.

"Pada 2020 itu Indonesia berada di skor 6,3 dan menempati posisi 64, namun di 2021 indeks demokrasi mengalami peningkatan yakni di skor 6,71 dan menempati posisi ke-52," ujar Burhan, Kamis (7/4/2022). Baca juga: Survei Indikator: 77,2% Publik Percaya pada Demokrasi

Dia menyebutkan meskipun ada peningkatan namun ada catatan yang harus diperhatikan pemerintah dalam hal memastikan demokrasi di Indonesia bisa sehat dan tidak antikritik. Dia mengungkapkan dari hasil survei indikator yang dipublikasikan pada 3 April 2022 lalu, sebanyak 64,9% responden takut menyatakan pendapatnya.

"Masih banyak orang yang khawatir menyampaikan pendapatnya. Tugas kita bersama menyelamatkan demokrasi pasca Reformasi," jelasnya.

Burhan menyebutkan berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi di Indonesia mulai turun sejak 2013 silam di mana UU Ormas menyebutkan Pancasila sebagai dasar dari setiap organisasi kemasyarakatan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
5 Mahasiswa Gugat Pasal...
5 Mahasiswa Gugat Pasal Karet UU ITE ke MK, Minta Perlindungan Kebebasan Berpendapat
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Kebebasan Berpendapat,...
Kebebasan Berpendapat, Rembuk Pemuda Ajak Generasi Muda Rawat Nilai Intelektual
Soal Pernyataan Amien...
Soal Pernyataan Amien Rais, Foksi Ingatkan Pentingnya Etika Demokrasi di Ruang Publik
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan...
Tenaga Ahli KSP: Kebebasan Berpendapat Ada Batas, Kritik Harus Patuhi Aturan
Akademisi Dilaporkan...
Akademisi Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Ubedilah Badrun: Kenapa Tidak Adu Data Saja?
Rano Karno: Jakarta...
Rano Karno: Jakarta Harus Jadi Tempat Masyarakat Bebas Berdiskusi Tanpa Rasa Takut
Tim Advokasi: Dedi Saputra...
Tim Advokasi: Dedi Saputra Cukup Dijatuhi Hukuman Pengawasan dan Kerja Sosial
Siapa Jimmy Lai? Taipan...
Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara
Rekomendasi
Eksplorasi Menyeluruh...
Eksplorasi Menyeluruh Thailand: Keseruan Berwisata di Bangkok dan Pattaya
Wali Kota Tangsel Paparkan...
Wali Kota Tangsel Paparkan Penanganan Kekeringan, Kebakaran, hingga PSEL
Wali Kota Sadiq Khan...
Wali Kota Sadiq Khan Sebut Netanyahu Pelaku Genosida dan Tidak Diterima di London
Berita Terkini
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Kasus Korupsi MBG, Kejagung...
Kasus Korupsi MBG, Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang
Penipuan Kursus Bahasa...
Penipuan Kursus Bahasa Arab dengan Bonus Umrah Dilaporkan ke Bareskrim, Korban Rugi Ratusan Juta
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved