DPR Minta APBN 2021 Didesain Percepat Pemulihan Ekonomi-Sosial
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) 2021 didesain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Desain APBN mesti mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemic Covid-19.
Hal ini disampaikan Puan menjelang Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021, Kamis (18/6/2020) siang nanti.
"Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang," tutur Puan.
(Baca: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif)
Dia mengingatkan bahwa KEM PPKF Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021 . Dalam kondisi ketidakpastian akibat Covid-19, mesti terdapat banyak ruang antisipasi fiskal, baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan.
KEM PPKF Tahun 2021 menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan risiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.
"DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di berbagai bidang," katanya.
Rapat parpurna akan dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, dihadiri para anggota DPR secara fisik dan virtual dengan tetap berpedoman pada tata tertib persidangan DPR dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Hal ini disampaikan Puan menjelang Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021, Kamis (18/6/2020) siang nanti.
"Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang," tutur Puan.
(Baca: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif)
Dia mengingatkan bahwa KEM PPKF Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021 . Dalam kondisi ketidakpastian akibat Covid-19, mesti terdapat banyak ruang antisipasi fiskal, baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan.
KEM PPKF Tahun 2021 menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan risiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.
"DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di berbagai bidang," katanya.
Rapat parpurna akan dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, dihadiri para anggota DPR secara fisik dan virtual dengan tetap berpedoman pada tata tertib persidangan DPR dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
(muh)
Explore More