Pemerintah Didorong Upayakan Vaksin Halal bagi Pemudik
Senin, 04 April 2022 - 23:57 WIB
loading...
Ilustrasi vaksinasi Covid-19/ Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Negara memiliki tugas untuk melindungi keselamatan semua rakyat Indonesia selama pandemi Covid-19 , antara lain dengan menggelar vaksinasi booster. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, pemerintah juga perlu mendengarkan permintaan pentingnya penggunaan vaksin halal .
"Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," ujar Edy di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (4/4/2022).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan hal itu seusai Komisi IX DPR menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.
Dia menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan pemerintah pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka risiko terkena Covid-19 itu rendah sekali.
Artinya, semakin banyak rakyat yang sudah booster, semakin bagus untuk mereka. "Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster," kata Edy.
Ketua PPNI Jawa Tengah itu mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum booster maka harus menunjukkan hasil tes Covid-19.
Untuk penggunaan vaksin halal sebagaimana mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan pada Kamis 31 Maret 2022, Edy Wuryanto menegaskan bahwa permintaan umat Islam itu adalah hal yang sangat wajar.
Bahkan, sepatutnya pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun, harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.
Baca juga: Warga yang Belum Booster Boleh Mudik, Syaratnya Wajib Tes Antigen dan PCR
"Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal," tuturnya.
Lebih lanjut Edy Wuryanto mengatakan bahwa saat ini posisi pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan. Namun karena semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal, jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya adanya, harus halal dong. Tapi kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan ya seadanya," pungkasnya.
Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah berpendapat bahwa permintaan umat Islam akan penggunaan vaksin merupakan tuntutan yang sangat wajar. Namun karena kondisi saat ini serba mendesak maka penggunaan vaksin apa pun masih bisa diterima.
"Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal. Tapi kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar bisa digunakan vaksin dari produk apa pun," katanya.
Dia memberikan contoh bagaimana pada tahap awal pandemi, kebutuhan obat insulin sangat besar dan pada saat itu tidak ada pilihan sama sekali. Disinggung pula tujuan vaksin adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok hingga 70 persen.
"Herd immunity itu sudah terjadi belum? Ini dulu disimpulkan. Kalau sudah terjadi, saya kira ini sudah hal biasa. Maka saya kira pilihan vaksin halal menjadi sebuah pilihan dimana mayoritas beragama Islam," ungkapnya.
Baca juga: Vaksin Halal Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemerintah
"Saya kira DPR sebagai representasi rakyat harus mengakomodir kepentingan rakyat banyak, kalau itu dimungkinkan. Itu kan kebutuhan dasar manusia juga, bahwa dia aman nyaman dari sisi religinya," sambungnya.
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/1/2022), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menyatakan akan mengupayakan semaksimal mungkin dan menegaskan akan meninjau kembali supaya masyarakat muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal.
“Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali. Karena intinya pada tahun 2022 ini kecuali vaksin merah putih tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru,” pungkasnya.
"Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," ujar Edy di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (4/4/2022).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan hal itu seusai Komisi IX DPR menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.
Dia menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan pemerintah pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka risiko terkena Covid-19 itu rendah sekali.
Artinya, semakin banyak rakyat yang sudah booster, semakin bagus untuk mereka. "Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster," kata Edy.
Ketua PPNI Jawa Tengah itu mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum booster maka harus menunjukkan hasil tes Covid-19.
Untuk penggunaan vaksin halal sebagaimana mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan pada Kamis 31 Maret 2022, Edy Wuryanto menegaskan bahwa permintaan umat Islam itu adalah hal yang sangat wajar.
Bahkan, sepatutnya pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun, harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.
Baca juga: Warga yang Belum Booster Boleh Mudik, Syaratnya Wajib Tes Antigen dan PCR
"Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal," tuturnya.
Lebih lanjut Edy Wuryanto mengatakan bahwa saat ini posisi pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan. Namun karena semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal, jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya adanya, harus halal dong. Tapi kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan ya seadanya," pungkasnya.
Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah berpendapat bahwa permintaan umat Islam akan penggunaan vaksin merupakan tuntutan yang sangat wajar. Namun karena kondisi saat ini serba mendesak maka penggunaan vaksin apa pun masih bisa diterima.
"Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal. Tapi kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar bisa digunakan vaksin dari produk apa pun," katanya.
Dia memberikan contoh bagaimana pada tahap awal pandemi, kebutuhan obat insulin sangat besar dan pada saat itu tidak ada pilihan sama sekali. Disinggung pula tujuan vaksin adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok hingga 70 persen.
"Herd immunity itu sudah terjadi belum? Ini dulu disimpulkan. Kalau sudah terjadi, saya kira ini sudah hal biasa. Maka saya kira pilihan vaksin halal menjadi sebuah pilihan dimana mayoritas beragama Islam," ungkapnya.
Baca juga: Vaksin Halal Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemerintah
"Saya kira DPR sebagai representasi rakyat harus mengakomodir kepentingan rakyat banyak, kalau itu dimungkinkan. Itu kan kebutuhan dasar manusia juga, bahwa dia aman nyaman dari sisi religinya," sambungnya.
Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/1/2022), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menyatakan akan mengupayakan semaksimal mungkin dan menegaskan akan meninjau kembali supaya masyarakat muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal.
“Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali. Karena intinya pada tahun 2022 ini kecuali vaksin merah putih tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru,” pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
