Tokoh Maluku Pertanyakan Kejelasan Proyek LIN dan ANP
loading...
A
A
A
JAKARTA - Tokoh Maluku Abdul Hamid Rahayaan mempertanyakan dua pernyataan berbeda terkait rencana proyek Lumbung Ikan Nusantara (LIN) dan Ambon New Port (ANP). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan lokasinya tidak memenuhi syarat, sedangkan Pemerintah Daerah Maluku menegaskan sebaliknya.
Menurut Abdul Hamid, pernyataan Luhut terkait lokasi proyek LIN dan ANP disampaikan kepada delapan orang wakil Maluku di Senayan. Sementara Pemda Maluku menyatakan saat ini telah dilakukan persiapan dalam bentuk pelepasan lahan dari masyarakat pemilik hak dan lain-lain atas dasar tersebut.
"Menjadi pertanyaan sebenarnya siapa yang berbohong dengan tujuan jahat untuk menghambat proyek LIN dan ANP tersebut," kata Abdul Hamid kepada pers di Jakarta, Minggu (3/3/2022).
Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Realisasikan LIN dan ANP
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah wajib menjelaskan mengapa proyek LIN dan ANP di Maluku belum juga terealisasi. Padahal sudah belasan tahun proyek tersebut telah digagas. "Tentu kedua belah pihak harus menjelaskan secara ilmiah dan jujur agar Rakyat Maluku dapat mengetahui siapa yang tidak menghendaki atau menghambat proyek tersebut," katanya.
Bagi Rakyat Maluku, proyek LIN dan ANP sangat dibutuhkan agar tercipta lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan pendapatan. "Maka saya mintakan penjelasan dari kedua belah pihak agar ada kepastian dan juga menjadi dasar untuk presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden tentang pembangunan LIN dan ANP tersebut," katanya.
Jika belum ada kepastian lokasi, maka tidak mungkin Presiden Jokowi dapat menerbitkan keputusan presiden karena Keppres harus menjelaskan tentang jenis proyek, lokasi tempat proyek dilaksanakan, dan sumber pendanaannya.
Menurut Abdul Hamid, tidak hanya Luhut yang memberikan penjelasan kepada publik tetapi Gubernur Maluku Murad Ismail juga wajib untuk menyampaikan tentang layak tidaknya lokasi yang disiapkan untuk proyek LIN dan ANP agar menjadi pengetahuan publik. Murad Ismail harus menyadari bahwa ia dipilih oleh Rakyat Maluku untuk menjadi gubernur dengan harapan dapat memajukan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, gubernur harus proaktif untuk mewujudkanya.
"Sehingga Anda tidak dianggap orang yang gagal dalam memenuhi harapan Rakyat Maluku sekaligus tidak dapat melaksanakan visi dan misi untuk menyejahterakan Rakyat Maluku. Ayo Maluku bangkit, mari berjuang untuk keluar dari keterpurukan," katanya.
Lihat Juga: Prabowo Gembleng Menteri di Akmil, Luhut: Ingin Pembantunya Tanggap, Tanggon, Trengginas
Menurut Abdul Hamid, pernyataan Luhut terkait lokasi proyek LIN dan ANP disampaikan kepada delapan orang wakil Maluku di Senayan. Sementara Pemda Maluku menyatakan saat ini telah dilakukan persiapan dalam bentuk pelepasan lahan dari masyarakat pemilik hak dan lain-lain atas dasar tersebut.
"Menjadi pertanyaan sebenarnya siapa yang berbohong dengan tujuan jahat untuk menghambat proyek LIN dan ANP tersebut," kata Abdul Hamid kepada pers di Jakarta, Minggu (3/3/2022).
Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Realisasikan LIN dan ANP
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah wajib menjelaskan mengapa proyek LIN dan ANP di Maluku belum juga terealisasi. Padahal sudah belasan tahun proyek tersebut telah digagas. "Tentu kedua belah pihak harus menjelaskan secara ilmiah dan jujur agar Rakyat Maluku dapat mengetahui siapa yang tidak menghendaki atau menghambat proyek tersebut," katanya.
Bagi Rakyat Maluku, proyek LIN dan ANP sangat dibutuhkan agar tercipta lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan pendapatan. "Maka saya mintakan penjelasan dari kedua belah pihak agar ada kepastian dan juga menjadi dasar untuk presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden tentang pembangunan LIN dan ANP tersebut," katanya.
Jika belum ada kepastian lokasi, maka tidak mungkin Presiden Jokowi dapat menerbitkan keputusan presiden karena Keppres harus menjelaskan tentang jenis proyek, lokasi tempat proyek dilaksanakan, dan sumber pendanaannya.
Menurut Abdul Hamid, tidak hanya Luhut yang memberikan penjelasan kepada publik tetapi Gubernur Maluku Murad Ismail juga wajib untuk menyampaikan tentang layak tidaknya lokasi yang disiapkan untuk proyek LIN dan ANP agar menjadi pengetahuan publik. Murad Ismail harus menyadari bahwa ia dipilih oleh Rakyat Maluku untuk menjadi gubernur dengan harapan dapat memajukan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, gubernur harus proaktif untuk mewujudkanya.
"Sehingga Anda tidak dianggap orang yang gagal dalam memenuhi harapan Rakyat Maluku sekaligus tidak dapat melaksanakan visi dan misi untuk menyejahterakan Rakyat Maluku. Ayo Maluku bangkit, mari berjuang untuk keluar dari keterpurukan," katanya.
Lihat Juga: Prabowo Gembleng Menteri di Akmil, Luhut: Ingin Pembantunya Tanggap, Tanggon, Trengginas
(abd)