Anggaran Rp1,02 T Belum Cair, Pilkada Jangan Korbankan Kesehatan Publik
Kamis, 18 Juni 2020 - 08:09 WIB
loading...
A
A
A
Mulai 24 Juni KPU kabupaten/kota sudah mulai melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Idealnya, perlengkapan atau kebutuhan APD untuk petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas pemungutan suara (PPS) sudah tersedia. Menurtu Arief, KPU tidak mau mengambil risiko yang sangat berat, yakni PPK dan PPS melaksanakan tugas-tugasnya tapi tidak dilengkapi alat pelindung yang cukup. “Saya tidak bisa bayangkan tanggal 24 Juni belum ada uang, seharusnya uang itu sudah ditransfer cepat karena nanti butuh waktu lagi, karena yang punya DIPA KPU RI,” katanya.
Namun, Arief menyebut untuk kebutuhan yang mendesak seperti APD KPU daerah bisa diambilkan dari hasil efisiensi dengan merevisi anggaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah. “KPU daerah bisa melakukan adendum anggaran mereka untuk memenuhi pembelian APD,” ujarnya. (Baca juga: Ngotot Dilaksanakan Desember, kemendagri Siap Bantu Dana Pilkada)
Sementara itu, pemerintah belum bisa memberi jaminan apa-apa soal kapan anggaran dari pemerintah pusat bisa cair. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru ingin agar KPU daerah memaksimalkan dana di APBD untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Dia meminta KPU daerah tidak khawatir ada konsekuensi hukum jika menggeser anggaran yang ada di NPHD karena sudah ada jaminan melalui permendagri yang baru.
“Langkah Mendagri merevisi permendagri bertujuan memberikan keleluasaan itu. Di awal ini juga KPU kan belum membutuhkan anggaran besar. Percayalah, Kementerian Keuangan akan membantu sepenuhnya kalau memang pilkada membutuhkan bantun APBN,” kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Budi Santosa pada saat yang sama menjadi pembicara webinar.
Karena itu, Budi mengatakan bahwa pemerintah saat ini ingin memaksimalkan kemampuan APBD yang ada. “Jaminan dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) ya permendagri itu. Sekarang ada ruanglah untuk teman-teman berkreasi bagaimana menggunakan anggaran di NPHD yang mengacu pada protokol kesehatan,” urainya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjawab ketika ditanya apakah Pilkada 2020 realistis untuk dilaksanakan? Titi menjelaskan bahwa ada empat indikator untuk mengetahui apakah pilkada siap atau tidak. Pertama, soal regulasi yakni tahapan pilkada yang berlangsung di masa pandemi harus dilakukan dengan protokol kesehatan.
Namun, Arief menyebut untuk kebutuhan yang mendesak seperti APD KPU daerah bisa diambilkan dari hasil efisiensi dengan merevisi anggaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah. “KPU daerah bisa melakukan adendum anggaran mereka untuk memenuhi pembelian APD,” ujarnya. (Baca juga: Ngotot Dilaksanakan Desember, kemendagri Siap Bantu Dana Pilkada)
Sementara itu, pemerintah belum bisa memberi jaminan apa-apa soal kapan anggaran dari pemerintah pusat bisa cair. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru ingin agar KPU daerah memaksimalkan dana di APBD untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Dia meminta KPU daerah tidak khawatir ada konsekuensi hukum jika menggeser anggaran yang ada di NPHD karena sudah ada jaminan melalui permendagri yang baru.
“Langkah Mendagri merevisi permendagri bertujuan memberikan keleluasaan itu. Di awal ini juga KPU kan belum membutuhkan anggaran besar. Percayalah, Kementerian Keuangan akan membantu sepenuhnya kalau memang pilkada membutuhkan bantun APBN,” kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Budi Santosa pada saat yang sama menjadi pembicara webinar.
Karena itu, Budi mengatakan bahwa pemerintah saat ini ingin memaksimalkan kemampuan APBD yang ada. “Jaminan dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) ya permendagri itu. Sekarang ada ruanglah untuk teman-teman berkreasi bagaimana menggunakan anggaran di NPHD yang mengacu pada protokol kesehatan,” urainya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjawab ketika ditanya apakah Pilkada 2020 realistis untuk dilaksanakan? Titi menjelaskan bahwa ada empat indikator untuk mengetahui apakah pilkada siap atau tidak. Pertama, soal regulasi yakni tahapan pilkada yang berlangsung di masa pandemi harus dilakukan dengan protokol kesehatan.
Lihat Juga :
