Anggaran Rp1,02 T Belum Cair, Pilkada Jangan Korbankan Kesehatan Publik
Kamis, 18 Juni 2020 - 08:09 WIB
loading...
Ketua KPU Arief Budiman. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Aspek keselamatan petugas pilkada menjadi sangat krusial saat menjalankan tahapan pilkada lanjutan di masa pandemi Covid-19. Ada kekhawatiran protokol kesehatan tidak bisa diterapkan secara optimal akibat belum cairnya anggaran tambahan sebesar Rp1,02 Triliun yang dijanjikan pemerintah dari APBN.
Hingga kemarin belum ada kepastian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal kapan anggaran ini akan dicairkan. Padahal, tahapan pilkada lanjutan sudah menanti, yakni verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang akan dilakukan pada 24 Juni pekan depan. Anggaran Rp1,02 triliun ini akan digunakan KPU untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi para petugas.
Di sisi lain, regulasi mengenai tata cara pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 sejauh ini juga belum ada. Hingga kemarin Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang protokol kesehatan belum juga selesai. Padahal, PKPU ini akan menjadi panduan bagi petugas KPU di daerah dalam menjalankan tahapan pilkada di masa pandemi. (Baca: Pilkada di Tengah Covid-19 Munculkan Potensi Pelanggaran)
Ketua KPU Arief Budiman mengakui, komisinya masih menunggu konsultasi dengan Komisi II DPR dan pemerintah. Rapat ini sedianya digelar kemarin, namun ditunda ke Senin (22/6), atau hanya kurang dua hari sebelum tahapan verifikasi calon perseorangan pada Rabu, (24/6). “Kalau rapat diundur ke Senin itu terlalu lama. Teman-teman KPU daerah sudah menunggu regulasi ini. Itu hanya menyisakan dua hari (sebelum tahapan), sementara teman-teman perlu mendapatkan sosialisasi yang cukup,” ujar Arief Budiman pada webinar Fokus SINDO bertajuk “Pilkada 2020, Realistiskah?” di kanal Sindonews.com kemarin.
Arief mengakui, sejauh ini komitmen pemerintah menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan KPU sudah baik. Hanya, masalah krusial ada pada pencairannya. Untuk itu, dia terus berupaya agar anggaran ini bisa segera ditransfer ke KPU daerah karena akan segera digunakan. Anggaran menjadi hal yang menentukan karena tidak ada kebijakan yang bisa diimplementasikan tanpa dukungan anggaran, terutama di saat pandemi ini.
Hingga kemarin belum ada kepastian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal kapan anggaran ini akan dicairkan. Padahal, tahapan pilkada lanjutan sudah menanti, yakni verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang akan dilakukan pada 24 Juni pekan depan. Anggaran Rp1,02 triliun ini akan digunakan KPU untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi para petugas.
Di sisi lain, regulasi mengenai tata cara pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 sejauh ini juga belum ada. Hingga kemarin Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang protokol kesehatan belum juga selesai. Padahal, PKPU ini akan menjadi panduan bagi petugas KPU di daerah dalam menjalankan tahapan pilkada di masa pandemi. (Baca: Pilkada di Tengah Covid-19 Munculkan Potensi Pelanggaran)
Ketua KPU Arief Budiman mengakui, komisinya masih menunggu konsultasi dengan Komisi II DPR dan pemerintah. Rapat ini sedianya digelar kemarin, namun ditunda ke Senin (22/6), atau hanya kurang dua hari sebelum tahapan verifikasi calon perseorangan pada Rabu, (24/6). “Kalau rapat diundur ke Senin itu terlalu lama. Teman-teman KPU daerah sudah menunggu regulasi ini. Itu hanya menyisakan dua hari (sebelum tahapan), sementara teman-teman perlu mendapatkan sosialisasi yang cukup,” ujar Arief Budiman pada webinar Fokus SINDO bertajuk “Pilkada 2020, Realistiskah?” di kanal Sindonews.com kemarin.
Arief mengakui, sejauh ini komitmen pemerintah menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan KPU sudah baik. Hanya, masalah krusial ada pada pencairannya. Untuk itu, dia terus berupaya agar anggaran ini bisa segera ditransfer ke KPU daerah karena akan segera digunakan. Anggaran menjadi hal yang menentukan karena tidak ada kebijakan yang bisa diimplementasikan tanpa dukungan anggaran, terutama di saat pandemi ini.
Lihat Juga :
