DPR Dukung Kerja Sama BP2MI dengan Pemda Lindungi PMI
loading...
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kerja Sama dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perlindungan PMI mendapat dukungan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo.
Baca juga: BP2MI Bongkar Upaya Pengiriman Pekerja Migran Ilegal
Rahmad juga mendorong agar hal itu dilakukan di seluruh daerah. "MoU ini merupakan terobosan positif dan pantas kita dukung sebab saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri di tengah kondisi di dalam negeri belum pulih menjadi sebuah peluang," kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).
Menurut Rahmad, BP2MI merupakan lembaga yang diamanatkan untuk penempatan kerja yang terhormat dan kelaikan gaji bagi PMI di luar negeri. Tugas ini sudah sewajarnya disokong pemerintah daerah guna meningkatkan perlindungan dan pengawasan PMI.
"Jadi itu bukan hanya dilakukan pemerintah pusat namun juga disokong penguatan skill oleh pemerintah daerah. Termasuk monitoring di luar negeri," terangnya.
Baca juga: BP2MI Bongkar Upaya Pengiriman Pekerja Migran Ilegal
Rahmad juga mendorong agar hal itu dilakukan di seluruh daerah. "MoU ini merupakan terobosan positif dan pantas kita dukung sebab saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri di tengah kondisi di dalam negeri belum pulih menjadi sebuah peluang," kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).
Menurut Rahmad, BP2MI merupakan lembaga yang diamanatkan untuk penempatan kerja yang terhormat dan kelaikan gaji bagi PMI di luar negeri. Tugas ini sudah sewajarnya disokong pemerintah daerah guna meningkatkan perlindungan dan pengawasan PMI.
"Jadi itu bukan hanya dilakukan pemerintah pusat namun juga disokong penguatan skill oleh pemerintah daerah. Termasuk monitoring di luar negeri," terangnya.
Lihat Juga :
