Atasi Over Kapasitas Lapas, Menkumham Kedepankan Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Kamis, 31 Maret 2022 - 15:30 WIB
loading...
Menkumham Yasonna H Laoly. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menekankan rehabilitasi bagi segala bentuk korban narkoba dalam perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, UU tersebut belum memberikan konsepsi yang jelas.
Baca juga: Jaga Kaum Muda dari Narkoba
Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, pengutamaan pendekatan rehabilitasi dibanding pidana penjara merupakan bentuk restorative justice. Di mana ini salah satu pendekatan penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan kembali keadaan korban, dengan melibatkan berbagai pihak.
"Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku," kata Yasonna dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (31/3/2022).
"Namun, perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab," tambahnya.
Kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini, lanjut Menkumham, sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).
Yasonna melanjutkan, nantinya penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba dan korban penyalahgunaan, difokuskan pada upaya rehabilitasi.
"Rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, berisikan unsur medis dan unsur hukum," ujar Yasonna.
Menkumham menjelaskan, unsur medis berisikan dokter, psikolog, dan atau psikiater. Unsur hukum antara lain penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan.
"Tim asesmen terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika akan direhabilitasi atau tidak," jelasnya.
Sebagai informasi, Rapat Kerja yang membahas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kemen PAN-RB.
Dalam Pandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini untuk selanjutnya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR.
Baca juga: Jaga Kaum Muda dari Narkoba
Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, pengutamaan pendekatan rehabilitasi dibanding pidana penjara merupakan bentuk restorative justice. Di mana ini salah satu pendekatan penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan kembali keadaan korban, dengan melibatkan berbagai pihak.
"Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku," kata Yasonna dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (31/3/2022).
"Namun, perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab," tambahnya.
Kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini, lanjut Menkumham, sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).
Yasonna melanjutkan, nantinya penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba dan korban penyalahgunaan, difokuskan pada upaya rehabilitasi.
"Rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, berisikan unsur medis dan unsur hukum," ujar Yasonna.
Menkumham menjelaskan, unsur medis berisikan dokter, psikolog, dan atau psikiater. Unsur hukum antara lain penyidik, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan.
"Tim asesmen terpadu akan mengeluarkan rekomendasi pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika akan direhabilitasi atau tidak," jelasnya.
Sebagai informasi, Rapat Kerja yang membahas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kemen PAN-RB.
Dalam Pandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini untuk selanjutnya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR.
(maf)
Lihat Juga :
