Daftar 75 Parpol Berbadan Hukum yang Bisa Ikut Pemilu 2024
Rabu, 30 Maret 2022 - 13:08 WIB
loading...
Sebanyak 75 partai politik (parpol) dinyatakan telah memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 75 partai politik ( parpol ) dinyatakan telah memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 75 parpol yang telah berbadan hukum itu sudah memenuhi salah satu persyaratan untuk ikut meramaikan Pemilu 2024 .
Sebanyak 75 parpol yang telah berbadan hukum itu termuat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-AH.11.04.09. Surat itu berisikan penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum. Surat itu ditujukan untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan KPU pada 4 Januari 2022. KPU meminta kepada Kemenkumham soal data-data terkait warga binaan pemasyarakatan dan data partai politik yang telah berbadan hukum. Data itu bertujuan untuk seleksi Pemilu 2024.
Baca juga: Jadi Partai Modern dan Anak Muda, Waketum Perindo: Anugerah Tuhan serta Kepercayaan Rakyat
"Bersama ini kami lampirkan data partai politik yang telah berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," demikian dikutip dari surat resmi Menkumham Yasonna H Laoly, Rabu (22/3/2022).
Adapun, berikut rincian 75 parpol yang telah berbadan hukum berdasarkan data kepengurusan partai polituk terbaru per 21 Januari 2022 yang termuat dalam surat Menkumham Nomor M.HH-AH.11.04.09 :
1. Partai NasDem;
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Partai Amanat Nasional (PAN);
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
6. Partai Golongan Karya (Golkar);
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
13. Partai Pandu Bangsa;
14. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
16. Partai Barisan Nasional (Barnas);
17. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
18. Partai Kedaulatan;
19. Partai Persatuan Nasional (PPN);
20. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
21. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme);
22. Partai Demokrasi Pembaruan;
Sebanyak 75 parpol yang telah berbadan hukum itu termuat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-AH.11.04.09. Surat itu berisikan penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum. Surat itu ditujukan untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan KPU pada 4 Januari 2022. KPU meminta kepada Kemenkumham soal data-data terkait warga binaan pemasyarakatan dan data partai politik yang telah berbadan hukum. Data itu bertujuan untuk seleksi Pemilu 2024.
Baca juga: Jadi Partai Modern dan Anak Muda, Waketum Perindo: Anugerah Tuhan serta Kepercayaan Rakyat
"Bersama ini kami lampirkan data partai politik yang telah berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," demikian dikutip dari surat resmi Menkumham Yasonna H Laoly, Rabu (22/3/2022).
Adapun, berikut rincian 75 parpol yang telah berbadan hukum berdasarkan data kepengurusan partai polituk terbaru per 21 Januari 2022 yang termuat dalam surat Menkumham Nomor M.HH-AH.11.04.09 :
1. Partai NasDem;
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Partai Amanat Nasional (PAN);
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
6. Partai Golongan Karya (Golkar);
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
13. Partai Pandu Bangsa;
14. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
16. Partai Barisan Nasional (Barnas);
17. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
18. Partai Kedaulatan;
19. Partai Persatuan Nasional (PPN);
20. Partai Pemuda Indonesia (PPI);
21. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme);
22. Partai Demokrasi Pembaruan;
Lihat Juga :
