Kepala Densus 88: Pelaku Terorisme Tak Hanya Muslim

JAKARTA - Tindak terorisme selama ini selalu dikaitkan dengan agama Islam. Padahal, menurut Kepala Detasemen Khusus ( Densus) 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom, pelaku teror tidak terikat dengan agama tertentu.

"Terorisme itu tidak terikat dengan atau terhubung dengan agama apa, itu prinsip buat kami, sehingga siapa pun yang melakukan terorisme tanpa melihat latar belakang agama yang kita harus pindah," kata Marthinus dalam konferensi pers seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR yang digelar tertutup selama hampir 5 jam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Marthinus mengungkap bahwa pelaku terorisme tidak hanya muslim, tapi ada juga pemeluk agama lainnya. "Kita saat ini juga menangani kasus terorisme yang bukan beragama muslim, juga kita tangkap. Seperti yang kemarin terakhir menyerang seperti Alam Sutera itu namanya Leopard orang Kristen, kita tangkap, proses. Kemudian yang baru-baru ini menyerang pos polisi yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Anarko kita proses dengan undang-undang," katanya.



Kepala Densus 88 menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan aksi terorisme. "Artinya kita tidak pandang bulu dalam menangani," ujarnya.

Terkait masalah Papua, kata Marthinus, semua harus melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Persoalan di Papua harus diselesaikan bersama-sama, bukan hanya Polri. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menjaga Papua tidak lepas dari Indonesia.

"Kita punya model-model penanganan orang-orang yang punya keinginan untuk separatis, contohnya Aceh. Apakah Aceh ditangani dengan Undang-Undang Terorisme? Enggak. Kita punya kepentingan untuk tetap mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Jadi bukan masalah penyelesaian terornya tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan mereka tidak punya keinginan untuk merdeka itu lebih penting," ujar Marthinus.

Baca juga: DPR Minta Penindakan Terorisme oleh Densus 88 dan BNPT Lebih Humanis dan Hormati HAM

Artinya pendekatan yang dilakukan terhadap Papua harus lebih komprehensif, tidak sekadar menyelesaikan. "Kekerasan yang terjadi merupakan ekses dari keinginan, daripada kehendak, kita harus menyelesaikan kehendaknya, bukan perbuatan aktualnya, itu lebih penting," katanya.