Ketua DPP PPP: Tidak Ada Argumen Kuat Menunda Pemilu 2024

JAKARTA - Polemik tentang penundaan Pemilu 2024 masih terus menggelinding liar. Namun, dukungan agar Pemilu tetap digelar pada 2024 dinilai terus mengalami penambahan.

Ketua DPP PPP Bidang Fungsional Ahmad Baidowi menilai tidak ada argumen kuat untuk penundaan Pemilu 2024. Sampai saat ini, usulan yang disampaikan sejumlah kalangan itu dinilai tidak rasional.

"Pasal 7 UUD 45 menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk dua periode. Sudah jelas bahwa masa jabatan 5 tahun. Isu penundaan, itu (bisa diartikan) perpanjangan," kata Baidowi dalam diskusi diskusi akhir pekan dengan tema 'Pemilu 2024: Jadi atau Ditunda?' di kanal youtube Forum Insan Cinta, Minggu (20/3/2022) malam.



Dijelaskan, jika nantinya Pemilu 2024 ditunda, Awiek, sapaan akrab Baidowi, menilai hal itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Padahal reformasi merupakan sejarah bangsa Indonesia yang diraih dengan biaya yang cukup mahal.

"Amandemen UUD 45 itu amanah reformasi. Kalau melakukan hal yang sebaiknya, itu mengkhianati amanat reformasi yang tentunya dengan biaya tidak murah," katanya.

Terkait beberapa alasan yang disampaikan pendukung Pemilu 2024 ditunda, Awiek menilai hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan salah satu big data yang diajukan oleh pendukung penundaan pemilu.

"Ada basis big data. Saya bukannya tidak mempercayai, tapi meragukan big data yang dijadikan argumentasi penundaan. Karena big data sekarang itu nggak jelas sumbernya dari mana. Dari medsos, bukankah setiap orang itu ada yang memiliki lebih dari satu akun. Itu kan data yang tidak konkret," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP itu.

Baca juga: Anggaran dan Regulasi Teknis Belum Beres, Hari Coblosan Pemilu 2024 Berpotensi Bergeser

"Silakan buka saja big data yang mendukung penundaan pemilu. Selebihnya, kami mempercayai lembaga survei yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.