Kualitas Pilkada Jangan Ditawar dengan Motif Ekonomi
Selasa, 16 Juni 2020 - 16:17 WIB
loading...
A
A
A
Tak hanya itu, ada potensi pemanfaatan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk mendompleng suara dan elektabilitas posisi petahana yang maju kembali dalam pilkada. Padahal, penyaluran bansos memang sudah menjadi tugas dari kepala daerah.
“Persoalannya, bagaimana untuk membedakan dan meneggakan hukum bagi mereka yang memanfaatkan situasi itu? Jadi itu potensi praktek menyimpang demi meraih suara dengan memanfatkan bansos pandemi,” celetuknya.
(Baca: Soal Dukungan untuk Anak-Menantu Jokowi, Gerindra Berharap Juli Sudah Jelas)
Hadar meminta pilkada tidak dikaitkan dengan motif lain untuk menggerakan roda perekonomian, Sebaliknya, dia meminta pemerintah, DPR dan KPU sebaiknya mempertimbangkan dan mempersiapkan dengan cermat, baik peraturan, kesiapan logistik yang dibutuhkan.
Penundaan pilkada menjadi Maret atau September 2021 menurutnya adalah alternatif yang lebih baik untuk mengoptimalkan persiapan. Dengan begitu, pesta demokrasi juga bisa dinikmati semua masyarakat di daerah dalam memilih pemimpin mereka.
“Persoalannya, bagaimana untuk membedakan dan meneggakan hukum bagi mereka yang memanfaatkan situasi itu? Jadi itu potensi praktek menyimpang demi meraih suara dengan memanfatkan bansos pandemi,” celetuknya.
(Baca: Soal Dukungan untuk Anak-Menantu Jokowi, Gerindra Berharap Juli Sudah Jelas)
Hadar meminta pilkada tidak dikaitkan dengan motif lain untuk menggerakan roda perekonomian, Sebaliknya, dia meminta pemerintah, DPR dan KPU sebaiknya mempertimbangkan dan mempersiapkan dengan cermat, baik peraturan, kesiapan logistik yang dibutuhkan.
Penundaan pilkada menjadi Maret atau September 2021 menurutnya adalah alternatif yang lebih baik untuk mengoptimalkan persiapan. Dengan begitu, pesta demokrasi juga bisa dinikmati semua masyarakat di daerah dalam memilih pemimpin mereka.
(muh)
Lihat Juga :
