Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Timbulkan Gangguan Ketertiban, Ketua DPR: Harus Segera Diatasi

JAKARTA - Kelangkaan minyak goreng di pasaran setelah penetapan harga eceran tertinggi (HET) mendapat sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani . Jika situasi ini berlanjut, menurut Puan, bisa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

"Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas," kata Puan dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Untuk diketahui, mahalnya harga minyak goreng sempat menjadi kendala yang cukup lama beberapa waktu lalu. Pemerintah lalu menetapkan HET minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter. Namun pascakebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, panik karena kesulitan saat memasak.



Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng. Puan menilai kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.

"Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum," ucapnya.

Kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lainnya. Salah satunya adalah menjamurnya oknum-oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air.

Selain itu, banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal. Padahal seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter.

Baca juga: Puan Maharani Potensial Menjadi Pemimpin Nasional

Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut karena masalah distribusi. Selain itu, juga akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri. "Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan," katanya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu pun meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan, sehingga membuat minyak goreng semakin langka. Selain itu, Puan juga meminta pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.