Naskah Akademik Keppres Nomor 2/2022 Dinilai Memutarbalikkan Sejarah
Selasa, 08 Maret 2022 - 19:18 WIB
loading...
A
A
A
Tak hanya menyebut pemerintah Orde Baru membuat Indonesia terjebak dalam penjajahan model baru atau neo-imperialisme, naskah akademik tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil membuat Indonesia perlahan melepaskan diri dari praktik neo-imperialisme tersebut.
Baca juga: Keppres Serangan Umum 1 Maret Tak Cantumkan Nama Soeharto, Begini Penjelasan Mahfud MD
"Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedaulatan ekonomi Indonesia perlahan-lahan dapat diambil alih dari tangan asing. Namun perjuangan ini belum selesai, upaya penegakan kedaulatan ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur masih sangat perlu dilakukan," lanjut naskah akademik Keppres Nomor 2/2022.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, melihat naskah akademik ini terkesan memuja pemerintahan Jokowi dan berbanding sebaliknya terhadap Presiden Soeharto. Padahal, kata Hardjuno, Soeharto telah terbukti sanggup membawa bangsa ini dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi.
"Tapi tak satu pun jasanya yang disebut seolah-olah hanya penuh kejahatan. Sementara Jokowi yang memiliki banyak sekali kritik di masa pemerintahannya seolah-olah hanya berisi kebaikan dan bahkan ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo imperialisme," kata Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3/2022).
Sebagai naskah akademik, tidak tepat jika berisi politik. Kebijakan tidak bisa ditulis sebagai naskah akademik sebuah keputusan presiden. Kebijakan selalu memunculkan banyak pandangan tergantung cara pandangnya. Semestinya para penyusun naskah akademik yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengetahuinya.
"Sungguh mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, sampai jadi politisi begini. Rusak negara kita. Intelektual kampus, sejarawan, main-main politik. Hancur negara ini," ujarnya.
Baca juga: Keppres Serangan Umum 1 Maret Tak Cantumkan Nama Soeharto, Begini Penjelasan Mahfud MD
"Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedaulatan ekonomi Indonesia perlahan-lahan dapat diambil alih dari tangan asing. Namun perjuangan ini belum selesai, upaya penegakan kedaulatan ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur masih sangat perlu dilakukan," lanjut naskah akademik Keppres Nomor 2/2022.
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, melihat naskah akademik ini terkesan memuja pemerintahan Jokowi dan berbanding sebaliknya terhadap Presiden Soeharto. Padahal, kata Hardjuno, Soeharto telah terbukti sanggup membawa bangsa ini dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi.
"Tapi tak satu pun jasanya yang disebut seolah-olah hanya penuh kejahatan. Sementara Jokowi yang memiliki banyak sekali kritik di masa pemerintahannya seolah-olah hanya berisi kebaikan dan bahkan ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo imperialisme," kata Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3/2022).
Sebagai naskah akademik, tidak tepat jika berisi politik. Kebijakan tidak bisa ditulis sebagai naskah akademik sebuah keputusan presiden. Kebijakan selalu memunculkan banyak pandangan tergantung cara pandangnya. Semestinya para penyusun naskah akademik yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengetahuinya.
"Sungguh mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, sampai jadi politisi begini. Rusak negara kita. Intelektual kampus, sejarawan, main-main politik. Hancur negara ini," ujarnya.
Lihat Juga :
