DPR Fokus Awasi Pilkada, Haji, dan Anggaran COVID-19
Senin, 15 Juni 2020 - 16:15 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020). FOTO/SINDOnews/RICO AFRIDO SUMANJUNTAK
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Dewan akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020 . Setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan COVID-19.
"Pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020," kata Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Dia melanjutkan, DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji 2020. Puan meminta agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut. "Pada masa sidang ini, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap enam calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia," katanya.(Baca juga: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif )
Lebih lanjut Puan mengatakan, pada masa sidang IV ini, bertepatan dengan pemerintah sedang mempersiapkan penanganan COVID-19 untuk memasuki tahapan New Normal. Dia meminta dalam memasuki tahapan new normal, pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Dan saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19, padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
"Pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020," kata Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2019–2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Dia melanjutkan, DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji 2020. Puan meminta agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut. "Pada masa sidang ini, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap enam calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia," katanya.(Baca juga: DPR Pastikan Kebijakan Fiskal 2021 Lebih Efektif )
Lebih lanjut Puan mengatakan, pada masa sidang IV ini, bertepatan dengan pemerintah sedang mempersiapkan penanganan COVID-19 untuk memasuki tahapan New Normal. Dia meminta dalam memasuki tahapan new normal, pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Dan saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19, padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Lihat Juga :
