Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
Jum'at, 04 Maret 2022 - 07:07 WIB
loading...
Respons klarifikasi Presiden Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai lambat. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Respons klarifikasi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai lambat. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam.
Baca juga: Kegaduhan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu Digaungkan Kelompok Kecil
Padahal di sisi lain kata Khoirul Umam, sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini.
Baca juga: Partai Pencetus Pemilu 2024 Ditunda Berpotensi Alami Turbulensi di Pilpres dan Pileg
"Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden yang seolah berjalan sendiri," ujar Khoirul Umam, Jumat (4/3/2022).
Ia menyebutkan, ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa (the ruling party).
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik.
"Dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik. Dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," ungkap Khoirul Umam.
Hal ini kata dia, menandakan ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa.
"Besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran Presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP, dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden," jelas dosen Universitas Paramadina tersebut.
Untuk itu menurutnya, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan. Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan pemilu ini. Di mana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," pungkas Khoirul Umam.
Baca juga: Kegaduhan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu Digaungkan Kelompok Kecil
Padahal di sisi lain kata Khoirul Umam, sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini.
Baca juga: Partai Pencetus Pemilu 2024 Ditunda Berpotensi Alami Turbulensi di Pilpres dan Pileg
"Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden yang seolah berjalan sendiri," ujar Khoirul Umam, Jumat (4/3/2022).
Ia menyebutkan, ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa (the ruling party).
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik.
"Dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik. Dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," ungkap Khoirul Umam.
Hal ini kata dia, menandakan ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa.
"Besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran Presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP, dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden," jelas dosen Universitas Paramadina tersebut.
Untuk itu menurutnya, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan. Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan pemilu ini. Di mana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," pungkas Khoirul Umam.
(maf)
Lihat Juga :
