Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ungkap Keuntungan Sosial
Senin, 27 Oktober 2025 - 17:22 WIB
loading...
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung dengan menyebut keuntungan sosial transportasi massal. Foto/Ary Wahyu Wibowo
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik Kereta Cepat Whoosh. Sebelumnya, ada kalangan yang menuding bahwa Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.
"Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Sejak 30 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah. Termasuk Bandung kemacetannya juga parah," kata Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Baca juga: Said Didu Singgung Luhut soal Proyek Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Dia Tahu Busuk Kenapa Tidak Dihentikan
Dari kemacetan itu, lanjutnya, secara hitung-hitungan negara mengalami kerugian. Seperti di Jakarta mengalami kerugian Rp65 triliun per tahun. Jabodetabek plus Bandung kerugiannya di atas Rp100 triliun per tahun.
Guna mengatasi itu, direncanakan dibangun MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya KRL. Selain itu juga ada kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor ke MRT, LRT, kereta cepat, KRL dan kereta bandara. Sehingga kerugian yang terjadi selama ini dapat terkurangi dengan baik.
Dikatakannya, prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik dan bukan mencari laba. Jokowi menegaskan, transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, melainkan diukur dari keuntungan sosial (Social Return on Investment).
"Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Sejak 30 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah. Termasuk Bandung kemacetannya juga parah," kata Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Baca juga: Said Didu Singgung Luhut soal Proyek Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Dia Tahu Busuk Kenapa Tidak Dihentikan
Dari kemacetan itu, lanjutnya, secara hitung-hitungan negara mengalami kerugian. Seperti di Jakarta mengalami kerugian Rp65 triliun per tahun. Jabodetabek plus Bandung kerugiannya di atas Rp100 triliun per tahun.
Guna mengatasi itu, direncanakan dibangun MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya KRL. Selain itu juga ada kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor ke MRT, LRT, kereta cepat, KRL dan kereta bandara. Sehingga kerugian yang terjadi selama ini dapat terkurangi dengan baik.
Dikatakannya, prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik dan bukan mencari laba. Jokowi menegaskan, transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, melainkan diukur dari keuntungan sosial (Social Return on Investment).
Lihat Juga :
