Dipecat Demokrat, Politikus yang Persoalkan Kepengurusan AHY Ini Protes
Senin, 15 Juni 2020 - 12:55 WIB
loading...
A
A
A
"Itu prosesnya begitu, itu semua dikangkangi. Ya berarti kan arahnya otoriter dong," katanya.
(Baca juga: Bikin Gaduh, Subur Sembiring Dipecat Demokrat )
Subur juga mempersoalkan pengumuman pemecatannya dari Partai Demokrat. "Yang ketiga itu pengumumannya melalui sekretaris Jenderal, bukan keputusan resmi, itu yg buat statement sekjen kan. Suatu statement resmi itu harus ketua umum dan sekjen dong kalau memang betul itu statemennya memang berasal DPP," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat, salah satunya Subur Sembiring berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.(Baca juga: Ingin Gelar KLB Demokrat, Subur Sembiring Cs Lapor ke Menkumham )
Subur dkk menganggap Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 15 Maret 2020 itu dianggapnya bodong.
Sehingga, keputusan Kongres V Partai Demokrat yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aklamasi dianggap tidak sah.
(Baca juga: Bikin Gaduh, Subur Sembiring Dipecat Demokrat )
Subur juga mempersoalkan pengumuman pemecatannya dari Partai Demokrat. "Yang ketiga itu pengumumannya melalui sekretaris Jenderal, bukan keputusan resmi, itu yg buat statement sekjen kan. Suatu statement resmi itu harus ketua umum dan sekjen dong kalau memang betul itu statemennya memang berasal DPP," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat, salah satunya Subur Sembiring berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.(Baca juga: Ingin Gelar KLB Demokrat, Subur Sembiring Cs Lapor ke Menkumham )
Subur dkk menganggap Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 15 Maret 2020 itu dianggapnya bodong.
Sehingga, keputusan Kongres V Partai Demokrat yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aklamasi dianggap tidak sah.
Lihat Juga :
