Wacana Penundaan Pemilu 2024, Istana: Pemerintah Jangan Diseret-seret
Senin, 28 Februari 2022 - 12:21 WIB
loading...
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda bergulir di masyarakat. Wacana penundaan Pemilu itu didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, wacana penundaan Pemilu dikritik keras dan ditolak oleh sejumlah pihak karena bertentangan dengan konstitusi.
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Istana mengklaim tidak tahu-menahu. Baca juga: Anwar Abbas Minta Elite Politik Biarkan Jokowi Turun dengan Husnul Khotimah
Oleh karenanya, dia meminta agar wacana penundaan Pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022).
"Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," imbuhnya.
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Istana mengklaim tidak tahu-menahu. Baca juga: Anwar Abbas Minta Elite Politik Biarkan Jokowi Turun dengan Husnul Khotimah
Oleh karenanya, dia meminta agar wacana penundaan Pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022).
"Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," imbuhnya.
Lihat Juga :
