Wacana Penundaan Pemilu 2024, Istana: Pemerintah Jangan Diseret-seret

JAKARTA - Wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda bergulir di masyarakat. Wacana penundaan Pemilu itu didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, wacana penundaan Pemilu dikritik keras dan ditolak oleh sejumlah pihak karena bertentangan dengan konstitusi.

Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mewakili Istana menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi murni dari partai politik. Istana mengklaim tidak tahu-menahu.

Oleh karenanya, dia meminta agar wacana penundaan Pemilu tidak dikait-kaitkan dengan pemerintah. Apalagi, dikaitkan dengan adanya isu transaksi politik.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo saat melalui pesan singkatnya, Senin (28/2/2022).

"Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faldo menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus membangkitkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Oleh sebab itu, tidak ada waktu pemerintah untuk mengurusi Pemilu yang masih akan berlangsung dua tahun lagi. Saat ini, pemerintah fokus pemulihan kesehatan hingga perekenomian.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Saat ini, ditambahkan Faldo, Presiden Jokowi juga sedang sibuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota difokuskan sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

"Jadi kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya.