Umumkan Jadwal Pemilu 2024, KPU Dinilai Bangun Kembali Kepercayaan Publik
Selasa, 22 Februari 2022 - 21:20 WIB
loading...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar seremoni peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (14/2/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menggelar seremoni peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (14/2/2022). Kegiatan ini bagian dari sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat atas telah ditetapkannya hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Penetapan hari pemungutan suara ini telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Baca juga: Wujudkan Pemilu Berkualitas, Anggota KPU Petahana Rekomendasikan Ini
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting sekaligus analis politik Pangi Syarwi Chaniago, pengumuman ini merupakan langkah awal KPU, untuk membangun kembali mendapat kepercayaan publik (trust building).
Kata Pangi, bagi partai politik dan calon presiden, pengumuman KPU tersebut berdampak positif, karena partai sudah mulai mempersiapkan diri. Tahun 2023 sudah masuk tahun politik yang artinya partai, capres, dan calon kepala daerah, akan fokus pada kerja-kerja politik.
"Mereka sudah mempersiapkan masa depan berupa modal logistik atau amunisi, dan partai politik sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi tersebut. Ini akan mempercepat langkah mereka untuk mempersiapkan itu semua," kata Pangi, Selasa (22/2/2022).
Pangi pun mengapresiasi langkah KPU yang mengumumkan jadwal penetapan ini sebagai sesuatu yang positif. "Kita menunggu model-model seperti ini, bahwa KPU itu independen, punya legitimasi sendiri tanpa dikontrol pemerintah," tegasnya.
"Sepengetahuan saya, pemerintah tidak ingin penyelenggaraan pemilu itu Februari 2024. KPU membangun kepercayaan publik yang selama ini telanjur tidak percaya terhadap kerja-kerja KPU yang seolah dikontrol. KPU telah menjemput legitimasinya," tambahnya.
Ke depan sarannya, KPU harus lebih canggih dari sisi sumber daya manusia dan mesin-mesin kerjanya karena tantangannya berbeda dan sangat berat.
"Kemampuan mitigasi bencana pemilu harus dicermati dan dipelajari KPU. Memiliki sistem teknologi informasi yang modern bisa meminimalisir potensi kecurangan, manipulasi tabulasi suara, atau suara siluman. Ini harus menjadi gebrakan dari KPU," ungkap Pangi.
Pangi berharap, agenda utama KPU adalah menutup rapat-rapat berbagai potensi kecurangan. "Menutup semua ruang untuk manipulasi adalah harus menjadi prioritas bagi KPU," ucapnya.
Sebab KPU ini mengatur siapa yang berkuasa, siapa yang akan mengisi pos-pos strategis pemerintah. KPU harus mampu menahan diri, sudah harus selesai dengan urusan duniawi," lanjutnya.
Senada dengan itu, pengamat politik senior Fachry Ali, merespons positif pengumuman KPU tersebut. Menurutnya, secara substansial, penetapan penyelenggaraan pemilu yang diumumkan dua tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara keseluruhan.
"Kita harap seluruh bangsa bersiap diri untuk acara politik yang penting ini," ujarnya.
Meski demikian, Fachry melihat jadwal penyelenggaraan pemilu yang diumumkan KPU dari sudut pandang lain. Menurutnya, apa yang terjadi pada pengumuman tersebut merupakan buah dari pergeseran 'lempengan politik'.
"Tiba-tiba ada keputusan partai politik melalui parlemen untuk mengundurkan seluruh kontestasi politik tingkat lokal yang harusnya sekarang, semuanya diundur ke 2024. Nah, KPU memberikan reaksi (seperti ini). Kalau sebelumnya, tidak seperti ini kejadiannya," jelasnya.
Masyarakat saran Fachry, harus bersiap-siap jika nanti Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda terhadap mundurnya pilkada 2022. Bisa terjadi jika keputusan MK menetapkan bahwa pilkada tetap berlangsung tahun ini.
"Namun yang paling penting dilihat adalah kontestasi presiden karena sudah pasti berlangsung pada Februari 2024. Ini adalah hal yang sangat strategis di tahun 2024 nanti, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden," tutupnya.
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Penetapan hari pemungutan suara ini telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Baca juga: Wujudkan Pemilu Berkualitas, Anggota KPU Petahana Rekomendasikan Ini
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting sekaligus analis politik Pangi Syarwi Chaniago, pengumuman ini merupakan langkah awal KPU, untuk membangun kembali mendapat kepercayaan publik (trust building).
Kata Pangi, bagi partai politik dan calon presiden, pengumuman KPU tersebut berdampak positif, karena partai sudah mulai mempersiapkan diri. Tahun 2023 sudah masuk tahun politik yang artinya partai, capres, dan calon kepala daerah, akan fokus pada kerja-kerja politik.
"Mereka sudah mempersiapkan masa depan berupa modal logistik atau amunisi, dan partai politik sudah mulai mengumpulkan pundi-pundi tersebut. Ini akan mempercepat langkah mereka untuk mempersiapkan itu semua," kata Pangi, Selasa (22/2/2022).
Pangi pun mengapresiasi langkah KPU yang mengumumkan jadwal penetapan ini sebagai sesuatu yang positif. "Kita menunggu model-model seperti ini, bahwa KPU itu independen, punya legitimasi sendiri tanpa dikontrol pemerintah," tegasnya.
"Sepengetahuan saya, pemerintah tidak ingin penyelenggaraan pemilu itu Februari 2024. KPU membangun kepercayaan publik yang selama ini telanjur tidak percaya terhadap kerja-kerja KPU yang seolah dikontrol. KPU telah menjemput legitimasinya," tambahnya.
Ke depan sarannya, KPU harus lebih canggih dari sisi sumber daya manusia dan mesin-mesin kerjanya karena tantangannya berbeda dan sangat berat.
"Kemampuan mitigasi bencana pemilu harus dicermati dan dipelajari KPU. Memiliki sistem teknologi informasi yang modern bisa meminimalisir potensi kecurangan, manipulasi tabulasi suara, atau suara siluman. Ini harus menjadi gebrakan dari KPU," ungkap Pangi.
Pangi berharap, agenda utama KPU adalah menutup rapat-rapat berbagai potensi kecurangan. "Menutup semua ruang untuk manipulasi adalah harus menjadi prioritas bagi KPU," ucapnya.
Sebab KPU ini mengatur siapa yang berkuasa, siapa yang akan mengisi pos-pos strategis pemerintah. KPU harus mampu menahan diri, sudah harus selesai dengan urusan duniawi," lanjutnya.
Senada dengan itu, pengamat politik senior Fachry Ali, merespons positif pengumuman KPU tersebut. Menurutnya, secara substansial, penetapan penyelenggaraan pemilu yang diumumkan dua tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara keseluruhan.
"Kita harap seluruh bangsa bersiap diri untuk acara politik yang penting ini," ujarnya.
Meski demikian, Fachry melihat jadwal penyelenggaraan pemilu yang diumumkan KPU dari sudut pandang lain. Menurutnya, apa yang terjadi pada pengumuman tersebut merupakan buah dari pergeseran 'lempengan politik'.
"Tiba-tiba ada keputusan partai politik melalui parlemen untuk mengundurkan seluruh kontestasi politik tingkat lokal yang harusnya sekarang, semuanya diundur ke 2024. Nah, KPU memberikan reaksi (seperti ini). Kalau sebelumnya, tidak seperti ini kejadiannya," jelasnya.
Masyarakat saran Fachry, harus bersiap-siap jika nanti Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda terhadap mundurnya pilkada 2022. Bisa terjadi jika keputusan MK menetapkan bahwa pilkada tetap berlangsung tahun ini.
"Namun yang paling penting dilihat adalah kontestasi presiden karena sudah pasti berlangsung pada Februari 2024. Ini adalah hal yang sangat strategis di tahun 2024 nanti, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
