Urus SIM dan STNK Wajib BPJS Kesehatan Mulai 1 Maret, Dirut Ghufron: Tidak Betul
Selasa, 22 Februari 2022 - 17:47 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Ketua DPD Minta BPJS Kesehatan Tak Dijadikan Syarat Jual Beli Tanah
“Ini banyak salah persepsi yaitu memang 1 Maret itu dari ATR BPN untuk jual beli. Dan itu pun umumnya pembeli gitu. Dan itu pun juga istilahnya dievaluasi nanti begitu. Jadi yang lain-lain itu belum. Jadi seakan-akan SIM ini 1 Maret, itu nggak benar, tidak betul,” tegas Ghufron.
Ghufron mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) memang telah terbit namun untuk pelaksanaannya masih dalam proses. Bahkan, hari ini baru dibentuk tim untuk melakukan kajian dan evaluasi. “Jadi itu belum ya. Memang instruksinya sudah, tetapi untuk pelaksanaannya kan masih di dalam proses ya, ini timnya baru dibentuk tadi,” ucapnya.
Ghufron mengingatkan, kepesertaan gotong-royong masyarakat merupakan kewajiban dan sudah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Itu kan mengingatkan, jadi untuk diketahui kepesertaan gotong-royong itu wajib. Ini sudah diatur di dalam UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Demikian juga PP-nya sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jadi semuanya sudah diatur. Ini karena mungkin orang salah persepsi, jadi banyaknya. Jadi dikira kemudian (dilaksanakan) langsung semua, tidak,” papar Ghufron.
“Ini banyak salah persepsi yaitu memang 1 Maret itu dari ATR BPN untuk jual beli. Dan itu pun umumnya pembeli gitu. Dan itu pun juga istilahnya dievaluasi nanti begitu. Jadi yang lain-lain itu belum. Jadi seakan-akan SIM ini 1 Maret, itu nggak benar, tidak betul,” tegas Ghufron.
Ghufron mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) memang telah terbit namun untuk pelaksanaannya masih dalam proses. Bahkan, hari ini baru dibentuk tim untuk melakukan kajian dan evaluasi. “Jadi itu belum ya. Memang instruksinya sudah, tetapi untuk pelaksanaannya kan masih di dalam proses ya, ini timnya baru dibentuk tadi,” ucapnya.
Ghufron mengingatkan, kepesertaan gotong-royong masyarakat merupakan kewajiban dan sudah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Itu kan mengingatkan, jadi untuk diketahui kepesertaan gotong-royong itu wajib. Ini sudah diatur di dalam UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Demikian juga PP-nya sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jadi semuanya sudah diatur. Ini karena mungkin orang salah persepsi, jadi banyaknya. Jadi dikira kemudian (dilaksanakan) langsung semua, tidak,” papar Ghufron.
(cip)
Lihat Juga :
