Urus SIM dan STNK Wajib BPJS Kesehatan Mulai 1 Maret, Dirut Ghufron: Tidak Betul
loading...
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menepis isu BPJS Kesehatan jadi syarat urus SIM dan STNK mulai 1 Maret 2022. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat yang akan mengurus keperluan publik seperti SIM, STNK, melaksanakan ibadah Haji, hingga kepengurusan jual beli tanah wajib menjadi peserta BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan . Aturan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, masyarakat saat ini masih banyak yang salah persepsi dengan kabar yang beredar bahwa pengurusan keperluan publik mulai 1 Maret 2022 ini.
“Nah, itu banyak salah persepsi. Jadi masih perlu waktu itu. Jadi harus dari situ diterjemahkan dulu, membentuk tim aksi dulu, ada aksi yang artinya merencanakan action plan nya. Kemudian, meninjau peraturan perundangannya dan nanti dibikin, kayak gitu itu masih panjang,” tegas Ghufron di sela menerima penghargaan dari ISSA, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Naik Haji, Jual Tanah hingga Urus SIM, Ekonom: Maksa Banget
Ghufron mengatakan saat ini baru dari ATR BPN yang akan menerapkan kebijakan syarat kepesertaan BPJS untuk proses jual-beli tanah. Namun, dia menegaskan penerapan ini pun masih akan dievaluasi lagi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, masyarakat saat ini masih banyak yang salah persepsi dengan kabar yang beredar bahwa pengurusan keperluan publik mulai 1 Maret 2022 ini.
“Nah, itu banyak salah persepsi. Jadi masih perlu waktu itu. Jadi harus dari situ diterjemahkan dulu, membentuk tim aksi dulu, ada aksi yang artinya merencanakan action plan nya. Kemudian, meninjau peraturan perundangannya dan nanti dibikin, kayak gitu itu masih panjang,” tegas Ghufron di sela menerima penghargaan dari ISSA, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Naik Haji, Jual Tanah hingga Urus SIM, Ekonom: Maksa Banget
Ghufron mengatakan saat ini baru dari ATR BPN yang akan menerapkan kebijakan syarat kepesertaan BPJS untuk proses jual-beli tanah. Namun, dia menegaskan penerapan ini pun masih akan dievaluasi lagi.
Lihat Juga :
