Buruh Akui Diajak Bicara Pemerintah soal Dana JHT tapi Tegaskan Tak Setuju
Sabtu, 19 Februari 2022 - 14:39 WIB
loading...
Presiden Aspek Mirah Sumirat menjelaskan buruh telah menyampaikan ketidaksetujuan saat mambahas aturan baru pencairan JHT dengan pemerintah. Foto/antara
A
A
A
JAKARTA - Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengakui pemeritah mengajak kalangan pekerja atau buruh mendiskusikan rencana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Salah satu fokus yang dibahas yakni soal dana Jaminan Hari Tua ( JHT ).
Menurut Mirah kelompok yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional mengakui memang ada diskusi dengan pemerintah soal regulasi baru dana JHT. Tapi perwakilan buruh menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu.
"Saya sudah konfirmasi terhadap kawan kawan yang duduk di LKS Tripartit Nasional, mereka sudah diajak bicara, tapi tidak ada persetujuan," kata Mirah saat menghadiri diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Quo Vadis JHT', Sabtu (19/2/2022).
Baca juga: Sebut Dana JHT Ditahan untuk Pembangunan, DPR: Termasuk Ibu Kota Baru
Mirah berpendapat, kebijakan terbaru pemerintah soal dana JHT masih dibahas di tingkatan badan pekerja LKS Tripartit Nasional. Bahkan belum ada rapat pleno yang membahas persetujuan soal regulasi tersebut. Oleh karenanya, terbitnya Permenaker Nomor 2/2022 adalah keputusan sepihak pengambil kebijakan.
Menurut Mirah kelompok yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional mengakui memang ada diskusi dengan pemerintah soal regulasi baru dana JHT. Tapi perwakilan buruh menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu.
"Saya sudah konfirmasi terhadap kawan kawan yang duduk di LKS Tripartit Nasional, mereka sudah diajak bicara, tapi tidak ada persetujuan," kata Mirah saat menghadiri diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tema 'Quo Vadis JHT', Sabtu (19/2/2022).
Baca juga: Sebut Dana JHT Ditahan untuk Pembangunan, DPR: Termasuk Ibu Kota Baru
Mirah berpendapat, kebijakan terbaru pemerintah soal dana JHT masih dibahas di tingkatan badan pekerja LKS Tripartit Nasional. Bahkan belum ada rapat pleno yang membahas persetujuan soal regulasi tersebut. Oleh karenanya, terbitnya Permenaker Nomor 2/2022 adalah keputusan sepihak pengambil kebijakan.
Lihat Juga :
