Pemerintah Diminta Buat Roadmap New Normal Bagi Pekerja Migran Indonesia
Sabtu, 13 Juni 2020 - 14:39 WIB
loading...
Pemerintah diminta mempersiapkan roadmap new normal untuk pemulangan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta mempersiapkan roadmap new normal untuk pemulangan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) .
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Tegap Hardjadmo mengatakan, di era pola kenormalan baru atau new normal, PMI baik yang kembali dari negara tujuan penempatan karena cuti atau telah menyelesaikan kontrak kerja, maupun yang berencana untuk berangkat berkerja ke negara tujuan penempatan harus dilakukan secara hati-hati karena sangat berisiko.
"Kami menyarankan kepada pemerintah baik Kemnaker, Kemlu, Kemensos, Kemdagri, Kementerian Hukum dan HAM serta BP2MI agar segera membentuk tim khusus lintas instansi dalam bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia," ujar Tegap dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2020). (Baca juga: Himsataki Minta BP2MI Lakukan Sinkronisasi soal UU Perlindungan PMI)
Menurutnya, persoalan PMI sifatnya sangat teknis. Pemerintah bisa menunjuk Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani untuk memimpin tim ini. Nantinya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi PMI bisa langsung berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mempersiapkan roadmap new normal untuk pemulangan, penempatan dan perlindungan PMI.
Dikatakan Tegap, roadmap tersebut terdiri dari roadmap new normal terhadap pemulangan dan perlindungan PMI dari negara penempatan sampai ke daerah asal PMI yang saat ini sedang berjalan. Kedua, roadmap new normal penempatan dan perlindungan calon PMI ke negera tujuan penempatan bagi yang telah memiliki visa kerja. (Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia)
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Tegap Hardjadmo mengatakan, di era pola kenormalan baru atau new normal, PMI baik yang kembali dari negara tujuan penempatan karena cuti atau telah menyelesaikan kontrak kerja, maupun yang berencana untuk berangkat berkerja ke negara tujuan penempatan harus dilakukan secara hati-hati karena sangat berisiko.
"Kami menyarankan kepada pemerintah baik Kemnaker, Kemlu, Kemensos, Kemdagri, Kementerian Hukum dan HAM serta BP2MI agar segera membentuk tim khusus lintas instansi dalam bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia," ujar Tegap dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2020). (Baca juga: Himsataki Minta BP2MI Lakukan Sinkronisasi soal UU Perlindungan PMI)
Menurutnya, persoalan PMI sifatnya sangat teknis. Pemerintah bisa menunjuk Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani untuk memimpin tim ini. Nantinya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bagi PMI bisa langsung berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mempersiapkan roadmap new normal untuk pemulangan, penempatan dan perlindungan PMI.
Dikatakan Tegap, roadmap tersebut terdiri dari roadmap new normal terhadap pemulangan dan perlindungan PMI dari negara penempatan sampai ke daerah asal PMI yang saat ini sedang berjalan. Kedua, roadmap new normal penempatan dan perlindungan calon PMI ke negera tujuan penempatan bagi yang telah memiliki visa kerja. (Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia)
Lihat Juga :
