41 Daerah di Jawa-Bali Laksanakan PPKM Level 3, Berikut Aturannya
Selasa, 08 Februari 2022 - 07:05 WIB
loading...
Pemerintah telah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di wilayah Jawa-Bali hingga 14 Februari 2022 mendatang. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) Level 3 di wilayah Jawa-Bali hingga 14 Februari 2022 mendatang. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022.
"Daerah yang berada pada level 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2 daerah menjadi 41 daerah," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (8/2/2022).
Safrizal mengatakan peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 3 tidak semata-mata karena meningkatnya jumlah kasus positif yang salah satunya disebabkan oleh kasus Omicron. "Tetapi juga karena faktor menurunnya tracing yang dilakukan dan mulai bertambahnya tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit," katanya.
Berikut ini aturan lengkap PPKM Level 3:
1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
"Daerah yang berada pada level 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2 daerah menjadi 41 daerah," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (8/2/2022).
Safrizal mengatakan peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 3 tidak semata-mata karena meningkatnya jumlah kasus positif yang salah satunya disebabkan oleh kasus Omicron. "Tetapi juga karena faktor menurunnya tracing yang dilakukan dan mulai bertambahnya tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit," katanya.
Berikut ini aturan lengkap PPKM Level 3:
1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Lihat Juga :
