Revisi UU Penyiaran Segera Dibahas DPR, Salah Satunya Terkait Siaran Berbasis Internet

Saat kunjungan kerja (kunker) ke TVRI Yogyakarta, Jumat (28/1/2022), Kharis menjelaskan bahwa RUU Penyiaran masuk ke dalam RUU Prioritas 2022. Kunjungan kerja Komisi I ke Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan mendapatkan data, informasi, dan masukan yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan kajian Panja Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Penyiaran.

Kharis menjelaskan, meskipun UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penyiaran seperti Analog Switch Off (ASO) pada 2022, model migrasi, dan penyelenggara multipleksing di setiap wilayah siar. RUU Penyiaran tetap sangat penting untuk dibahas, salah satunya adalah penyiaran multiplatform atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil revisi UU Penyiaran diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini.

"Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengandung kelemahan. Salah satunya adalah multiplatform atau penyiaran yang berbasis internet, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kurang optimal dan strategis terhadap tayangan di media sosial," katanya.

Baca juga: ATVLI: Ketimbang Sibuk Bahas P3SPS, Sebaiknya Fokus ke Revisi UU Penyiaran