BNPT: Sertifikasi ulama serahkan ke MUI & Kemenag

Sindonews.com - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Irfan Idris menegaskan, dirinya tak pernah mengusulkan sertifikasi untuk para ulama guna mengantisipasi gerakan radikal di Indonesia.

"Itu bukan program BNPT. Itu jawaban pertanyaan dari media ketika saya ditanya di acara Sindo Radio, dipelintir (media)," ujar Irfan di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Irfan menegaskan, pernyataan tersebut dia lontarkan, terkait ketatnya negara tetangga Singapura dalam menanggulangi aksi terorisme mulai dari Undang-undang antiteroris sampai peran ulama.

"Di Singapura ada 4.000 ustad dan ulama, dari 4.000 itu sebanyak 1.400 sudah disertifikasi. Itu setelah delapan tahun berjalan," tuturnya.

Irfan menegaskan, pernyataan itu dikeluarkan bukan bermaksud mengecilkan peran ulama, namun sebaliknya dia menghargai peran ulama.

Dia mengatakan, hal itu di latar belakangi adanya kalangan ulama yang memiliki keilmuan agama yang tidak mendalam. Lalu di amalkan kepada muridnya, yang ditafsirkan oleh muridnya tidak dengan utuh.

Pemahaman yang tidak utuh ini cenderung melahirkan gerakan radikalisme.

Kendati demikian, sambung Irfan, jika pemerintah menginginkan sertifikasi ulama seperti halnya di Singapura dan Arab Saudi, maka diperlukan survei terlebih dahulu.

"Kalaupun mau perlu dilakukan survei, tidak semudah itu. Kalaupun jadi tidak ada urusan dengan BNPT, mungkin MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau Kemenag (Kementerian Agama) yang berwenang. Jangan dikatakan itu program BNPT. Ini kan wacana. Mungkin dan tidak itu tergantung masyarakat," paparnya.