GP Ansor Luncurkan Kursus Online Bahasa Korea Gratis
Kamis, 23 April 2020 - 17:11 WIB
loading...
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 7 April 2020 menyatakan wabah Corona (Covid)-19 bisa berdampak hilangnya pekerjaan bagi 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia.
Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, telah mengonfirmasi ada 2 juta lebih pekerja yang terkena PHK karena pandemi Corona. Angka ini belum pekerja yang dirumahkan, baik digaji maupun tidak. Lebih dari 116 ribu perusahaan terdampak langsung wabah ini.
Di tengah keprihatinan seperti ini, pemerintah meluncurkan program kartu prakerja dengan total anggaran Rp20 triliun.
Anggaran kartu prakerja ini setara dengan 4,9% dari anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi sebesar Rp401,5 triliun. Sedangkan Rp5,6 triliun dari total anggaran kartu prakerja yang akan diberikan kepada 5,6 juta peserta penerima program tersebut justru malah akan mengalir ke Lembaga-lembaga pelatihan online.
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menilai, mekanisme ini tentu sangat berisiko, tidak efisien dan bisa jadi tidak akan tepat sasaran. Mulai dari mekanisme pendaftaran online yang membuat masyarakat pedesaan dan yang tidak memiliki infrastruktur internet berisiko tidak dapat mengakses program ini, pemilihan lembaga pelatihan yang tidak transparan, hingga risiko output pelatihan tidak bisa terserap ke pasar kerja.
Menurut PP GP Ansor, program kartu prakerja ini sebaiknya dievaluasi kembali dan dialihkan untuk program perluasan jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya, bantuan tunai untuk bertahan hidup selama pandemi berlangsung.
Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, telah mengonfirmasi ada 2 juta lebih pekerja yang terkena PHK karena pandemi Corona. Angka ini belum pekerja yang dirumahkan, baik digaji maupun tidak. Lebih dari 116 ribu perusahaan terdampak langsung wabah ini.
Di tengah keprihatinan seperti ini, pemerintah meluncurkan program kartu prakerja dengan total anggaran Rp20 triliun.
Anggaran kartu prakerja ini setara dengan 4,9% dari anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi sebesar Rp401,5 triliun. Sedangkan Rp5,6 triliun dari total anggaran kartu prakerja yang akan diberikan kepada 5,6 juta peserta penerima program tersebut justru malah akan mengalir ke Lembaga-lembaga pelatihan online.
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menilai, mekanisme ini tentu sangat berisiko, tidak efisien dan bisa jadi tidak akan tepat sasaran. Mulai dari mekanisme pendaftaran online yang membuat masyarakat pedesaan dan yang tidak memiliki infrastruktur internet berisiko tidak dapat mengakses program ini, pemilihan lembaga pelatihan yang tidak transparan, hingga risiko output pelatihan tidak bisa terserap ke pasar kerja.
Menurut PP GP Ansor, program kartu prakerja ini sebaiknya dievaluasi kembali dan dialihkan untuk program perluasan jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya, bantuan tunai untuk bertahan hidup selama pandemi berlangsung.
Lihat Juga :
