Berjuang demi Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19, Petani Berhak Dapat Insentif
Kamis, 23 April 2020 - 16:23 WIB
loading...
Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Perjuangan dan pengorbanan para petani demi menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 jangan sampai luput dari perhatian. Para petani pun berhak mendapat insentif dari pemerintah.
"Selain dokter, perawat, dan tenaga medis yang ada di garda depan atasi pandemi Covid-19, ada juga para petani yang tak Mereka berjuang di ladang sawah di tengah Covid-19 demi ketahanan pangan nasional kita. Petani berhak mendapatkan insentif serupa sebagaimana para dokter dan tenaga medis di kota-kota," kata pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat, Kamis (23/4/2020).
Menurut pengamat yang biasa disapa Matnoer ini, dalam diskusi bersama Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Prof Bustanul Arifin dan Pakar Ketahanan Pangan Bayu Krisnamurthi disimpulkan bahwa harus ada kesepakatan nasional terkait keberpihakan ketahanan pangan dan kesehatan warga secara seimbang. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terlalu ketat akan mengganggu pola distribusi pangan yang akhirnya melahirkan disparitas harga pangan di jumlah daerah.
"Kini terdapat 100 desa yang telah melakukan isolasi mandiri yang tidak mengizinkan adanya transportasi lintas desa. Hal ini dapat mengganggu ketersedian pangan. Penerapan PSBB yang dilakukan di sejumlah daerah akan berdampak pada ketersedian pangan nasional. Daerah adalah sumber pangan, bila karena penerapan PSBB, petani tidak dapat bertani dan transportasi logistik pangan terhambat maka situasi ketahanan pangan akan menjadi kritis dalam waktu dekat ini. Pemerintah harus menjamin daerah-daerah sentra produksi pangan harus tetap berproduksi dan transportasi dari dan ke daerah tersebut tidak boleh dilarang," jelasnya. (Baca juga: 7.775 Orang Positif Covid-19, 960 Sembuh dan 647 Meninggal Dunia ).
Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini menambahkan, keseimbangan penerapan PSBB dan ketahanan pangan harus terjaga. "Penerapan PSBB di daerah tidak boleh menghalangi petani ke sawah/ladang/kebun. Oleh karena itu, petani harus dilindungi kesehatannya lebih baik. Siapa yang menyiapkan pangan masyarakat bila bukan petani kita sendiri," katanya.
Dia pun mengatakan, pelajaran dari pandemi Covid 19 ini adalah ketahanan pangan dan perkuat industri dalam negeri harus menjadi prioritas utama. "Covid 19 harus menjadi momentum untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia."
"Selain dokter, perawat, dan tenaga medis yang ada di garda depan atasi pandemi Covid-19, ada juga para petani yang tak Mereka berjuang di ladang sawah di tengah Covid-19 demi ketahanan pangan nasional kita. Petani berhak mendapatkan insentif serupa sebagaimana para dokter dan tenaga medis di kota-kota," kata pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat, Kamis (23/4/2020).
Menurut pengamat yang biasa disapa Matnoer ini, dalam diskusi bersama Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Prof Bustanul Arifin dan Pakar Ketahanan Pangan Bayu Krisnamurthi disimpulkan bahwa harus ada kesepakatan nasional terkait keberpihakan ketahanan pangan dan kesehatan warga secara seimbang. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terlalu ketat akan mengganggu pola distribusi pangan yang akhirnya melahirkan disparitas harga pangan di jumlah daerah.
"Kini terdapat 100 desa yang telah melakukan isolasi mandiri yang tidak mengizinkan adanya transportasi lintas desa. Hal ini dapat mengganggu ketersedian pangan. Penerapan PSBB yang dilakukan di sejumlah daerah akan berdampak pada ketersedian pangan nasional. Daerah adalah sumber pangan, bila karena penerapan PSBB, petani tidak dapat bertani dan transportasi logistik pangan terhambat maka situasi ketahanan pangan akan menjadi kritis dalam waktu dekat ini. Pemerintah harus menjamin daerah-daerah sentra produksi pangan harus tetap berproduksi dan transportasi dari dan ke daerah tersebut tidak boleh dilarang," jelasnya. (Baca juga: 7.775 Orang Positif Covid-19, 960 Sembuh dan 647 Meninggal Dunia ).
Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini menambahkan, keseimbangan penerapan PSBB dan ketahanan pangan harus terjaga. "Penerapan PSBB di daerah tidak boleh menghalangi petani ke sawah/ladang/kebun. Oleh karena itu, petani harus dilindungi kesehatannya lebih baik. Siapa yang menyiapkan pangan masyarakat bila bukan petani kita sendiri," katanya.
Dia pun mengatakan, pelajaran dari pandemi Covid 19 ini adalah ketahanan pangan dan perkuat industri dalam negeri harus menjadi prioritas utama. "Covid 19 harus menjadi momentum untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia."
(zik)
Lihat Juga :
