Pemilu 2024 Tak Jadi 21 Februari, PKS: Apa karena 212?

Senin, 24 Januari 2022 - 20:17 WIB
loading...
Pemilu 2024 Tak Jadi...
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penjelasan ini sangat penting sebagai bentuk edukasi kepada publik. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa bersyukur telah tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 Februari. Namun, PKS meminta pemerintah dan KPU memberikan penjelasan kepada publik terkait perubahan tanggal yang semula diusulkan 21 Februari itu.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penjelasan ini sangat penting sebagai bentuk edukasi kepada publik. Mengingat, sebelumnya publik sudah mengetahui kabar bahwa Pemilu 2024 digelar 21 Februari. Baca juga: Pemerintah-KPU Masih Belum Sepakat Soal Masa Kampanye Pemilu 2024

"Kenapa angka 14 Februari yang kita ambil. Saya sudah ditanya wartawan apa 21 Februari (ada isu) 212 apa 14 Februari itu ada Valentine, saya bilang pasti ada jawaban yang lebih ilmiah dibanding itu," ujar Mardani dalam rapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS itu meminta di forum ini, pemerintah maupun penyelenggara Pemilu untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik. Baca juga: Komisi II Setujui Usulan Pemerintah-KPU Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

"Dan ini juga menjelaskan kalau di luaran banyak isu mundur Pemilu saya secara tegas mengatakan kita semua sepakat 2024 sesuai konstitusi Pemilu per lima tahun," jelasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPU Kaji E-Voting, Partai...
KPU Kaji E-Voting, Partai Perindo Ingatkan Kesiapan Sistem Jadi Penentu
Presiden PKS soal Perpres...
Presiden PKS soal Perpres 111/2025: Langkah Tepat Pemerintah Jadikan Kampanye LGBTQ Ancaman Nonmiliter
DPR Soroti Penggunaan...
DPR Soroti Penggunaan Helikopter KPU, Harap Bisa Dapat Sanksi Tegas
Bonatua Ungkap Alasan...
Bonatua Ungkap Alasan Gugat Penyelenggara Pemilu hingga UGM terkait Legalisir Ijazah Jokowi
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Suhud Alynudin Ditetapkan...
Suhud Alynudin Ditetapkan Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta Gantikan Khoirudin
Suhud Alynudin Dikabarkan...
Suhud Alynudin Dikabarkan Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta Gantikan Khoirudin, Begini Respons PKS
Rekomendasi
Kebakaran Landa TPA...
Kebakaran Landa TPA Cipayung Depok, 8 Unit Damkar Dikerahkan
Baru Pertama Kali Debut...
Baru Pertama Kali Debut Akting, Axelo langsung Dipercaya Jadi Pemeran Antagonis
Gerak Cepat, BRI Insurance...
Gerak Cepat, BRI Insurance Serahkan Klaim Asuransi Alat Berat Rp322 Juta ke Nasabah Pangkal Pinang
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
5 Kombes Pol Pecah Bintang...
5 Kombes Pol Pecah Bintang Jadi Brigjen pada Akhir Februari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved