Islam Madzhab Negara bagi Pemerintahan Jokowi

Juga, demokrasi dibangun oleh dan untuk kelompok-kelompok yang sepakat dengan prinsip-prinsip tersebut. Bagi HTI yang menolak demokrasi, otomatis menyalahi bahkan melawan daulat dan mandat rakyat. Daulat dan mandat rakyat itulah konsensus nasional kita. Sementara HTI memperjuangkan daulat dan mandat Tuhan dalam bernegara, Daulat dan mandat Tuhan tersebut adalah khilafah yang teokratik.

Komunikasi Politik di Tangan Para Buzzer
Sejumlah isu, tema dan realitas politik Islam kontemporer Indonesia di atas, adalah gambaran umum kebijakan dan politik Jokowi terkait Islam. Kebijakan keislaman rezim Jokowi, meski tampak keras, tetapi sejujurnya tidak maksimal dan kurang efektif. Kebijakan dan kerja-kerja politik Jokowi terkait Islam, kurang terkelola secara baik. Akibatnya “prestasi” Jokowi membekukan HTI dan FPI, justru kontraproduktif. Padahal sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawagti hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dua ormas tersebut selalu “melawan”. Baru pada masa Jokowi-lah, pembekuan dua ormas yang dipandang radikal dan membahayakan kebinekaan tersebut terlaksana

Komunikasi politik Jokowi terkait kebijakan tentang Islam, tidak terkelola secara baik bisa jadi karena pemerintah tidak menggunakan juru bicara “resmi”. Santer terdengar desas desus bahwa Istana menggunakan buzzer untuk mengomunikasikan kebijakannya, termasuk menyangkut Islam. Para buzzer ini seperti banyak berseliweran di akun-akun medsos kita, “tugasnya” adalah melakukan puja-puji atas kebijakan pemerintah, sekaligus menghantam para kritikusnya.

Dalam tataran praktis, yang tersaji di depan publik, lebih-lebih di medsos, adalah, hiruk pikuk kegaduhan antara “buzzer” Istana melawan buzzer oposisi, Pada gilirannya kritikus dan oposisi pemerintah menyebut buzzer Istana dengan cebong (binatang ampibi sejenis katak). Sedang kelompok kritis berada di seberang Istana menggelompokkan diri dalam buzzer oposisi. Buzzer Istana menyebut mereka dengan kadrun (akronim dari kadal gurun).

Kebijakan Tanpa Road Map
Dari perspektif komunikasi politik, kebijakan Islam pemerintah Jokowi, tampak gagap. Kebijakan Jokowi terkaitI Islam terlihat sporadis, tanpa arah, cenderung dibiarkan liar, serta tidak dikelola secara elegan.

Terlepas dari persoalan komunikasi, kebijakan keislaman seperti ini, jika dicermati lebih serius awalnya adalah tidak adanya semacam road map. Kebijakan Islam tanpa road map, bisa berdampak luas. Mulai dari, kegaduhan di medsos, sumpah serapah, rendahnya keadaban publik di ruang politik, hingga turbulensi sosial politik baik di tingkat elite, dan lebih-lebih di kalangan akar rumput..