Banyak Dikeluhkan, Pemerintah Diminta Awasi Pelayanan di Hotel Karantina
Jum'at, 21 Januari 2022 - 13:17 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi penerapan karantina di hotel. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengawasi penerapan karantina di hotel yang banyak dikeluhkan masyarakat, baik terkait besarnya biaya maupun fasilitas yang disediakan.
"Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat," kata Netty Jumat (21/1/2022).
Menurut Netty, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan juga dikeluhkan oleh Warga Negara Asing (WNA). Dia beranggapan, jika tidak segera ditangani, hal ini akan mencoreng wajah negara di mata internasional.
Baca juga: Omicron di Indonesia Tembus 1.078 Kasus, Pasien Boleh Isolasi Mandiri
"Pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," ujarnya
Baca juga: Kemenkes: 87 Jamaah Umrah Positif Covid-19, Sebanyak 10 Orang Diduga Terpapar Omicron
Bahkan dengan masa karantina 7-10 hari, kata Netty, fasilitas hotel untuk karantina itu seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stres. Terkait biaya karantina di hotel, Netty meminta pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina.
"Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggung jawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar," ucapnya.
"Pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat," kata Netty Jumat (21/1/2022).
Menurut Netty, buruknya fasilitas dan pelayanan hotel tempat karantina ini sudah cukup banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan juga dikeluhkan oleh Warga Negara Asing (WNA). Dia beranggapan, jika tidak segera ditangani, hal ini akan mencoreng wajah negara di mata internasional.
Baca juga: Omicron di Indonesia Tembus 1.078 Kasus, Pasien Boleh Isolasi Mandiri
"Pengawasan ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," ujarnya
Baca juga: Kemenkes: 87 Jamaah Umrah Positif Covid-19, Sebanyak 10 Orang Diduga Terpapar Omicron
Bahkan dengan masa karantina 7-10 hari, kata Netty, fasilitas hotel untuk karantina itu seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stres. Terkait biaya karantina di hotel, Netty meminta pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina.
"Lakukan koordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain. Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggung jawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
