Dua Sisi Impresi Subsidi
Senin, 17 Januari 2022 - 07:51 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp206.963,7 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Alokasi ini terbagi dalam subsidi energi sebesar Rp134 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp72,9 triliun. Jumlah alokasi tersebut lebih rendah 16,7% apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp248,5 triliun. Hal ini disebabkan dalam outlook 2021 menampung tambahan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
Data menunjukkan bahwa Dalam kurun waktu tahun 2017–2020, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7%, yaitu dari Rp166,4 triliun pada 2017 menjadi Rp196,2 triliun pada tahun 2020.
Kebijakan subsidi 2022 diarahkan lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan. Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan informasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.
Subsidi adalah salah satu aspek penting dalam peran pemerintah untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya kebangkrutan pada pelaku usaha. Meski demikian, dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkannya.
Subsidi memang diyakini bakal mendorong kenaikan daya beli, yang diharapkan mendorong masyarakat lebih banyak dalam mengkonsumsi barang/jasa daripada sebelumnya. Namun, dampak negatifnya adalah ketepatan sasaran baik penerima subsidi. Apakah subsidi pada barang yang di konsumsi atau pada orang (dalam bentuk BLT) yang ujungnya memiliki dampak yang hampir sama.
Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas data penerima subsidi sangatlah krusial. Selama pandemi, dimana BLT dibagikan, masih kita temukan kasus pemberian subsidi yang tidak tepat. Pengalaman negara lain, subsidi dalam bentuk BLT diberikan langsung pada masyarakat melalui perbankan. Hal ini bisa dilakukan karena semua penduduk sudah memiliki akun perbankan, sehingga tidak kesulitan untuk mengetahui kondisi keuangan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa Dalam kurun waktu tahun 2017–2020, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7%, yaitu dari Rp166,4 triliun pada 2017 menjadi Rp196,2 triliun pada tahun 2020.
Kebijakan subsidi 2022 diarahkan lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan. Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan informasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.
Subsidi adalah salah satu aspek penting dalam peran pemerintah untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya kebangkrutan pada pelaku usaha. Meski demikian, dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkannya.
Subsidi memang diyakini bakal mendorong kenaikan daya beli, yang diharapkan mendorong masyarakat lebih banyak dalam mengkonsumsi barang/jasa daripada sebelumnya. Namun, dampak negatifnya adalah ketepatan sasaran baik penerima subsidi. Apakah subsidi pada barang yang di konsumsi atau pada orang (dalam bentuk BLT) yang ujungnya memiliki dampak yang hampir sama.
Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas data penerima subsidi sangatlah krusial. Selama pandemi, dimana BLT dibagikan, masih kita temukan kasus pemberian subsidi yang tidak tepat. Pengalaman negara lain, subsidi dalam bentuk BLT diberikan langsung pada masyarakat melalui perbankan. Hal ini bisa dilakukan karena semua penduduk sudah memiliki akun perbankan, sehingga tidak kesulitan untuk mengetahui kondisi keuangan masyarakat.
Lihat Juga :
