Feri Amsari Belum Bertemu Empat Ahli Satgas Saber Pungli
Kamis, 23 April 2020 - 13:05 WIB
loading...
Feri Amsari. Foto/iNews.id
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menjadi salah satu akademisi yang masuk dalam jajaran kelompok ahli pada Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Selain Feri Amsari, akademisi lainnya yang masuk dalam jajaran kelompok ahli itu adalah Suparman Marzuki, Rhenald Kasali , Imam Prasodjo, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Saya belum bertemu dengan empat tokoh kelompok ahli lainnya. Saya masih menemani anak di rumah sakit," ujar Feri Amsari kepada SINDOnews, Kamis (23/4/2020).
Namun, dirinya diberitahukan masuk jajaran kelompok ahli itu sejak beberapa minggu lalu. "Pas ketika PSBB DKI Jakarta hendak dimulai seingat saya," tuturnya.
Feri berpendapat, kelompok ahli itu akan bekerja untuk memastikan layanan publik terpenuhi dengan baik tanpa pungli. "Harapannya publik akan dapat menikmati layanan publik lebih baik," ujarnya. (Baca juga: Mahfud MD dan Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Ditantang Lakukan Ini ).
Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, kelompok ahli hanya memberikan masukan dan saran bagaimana agar tim Saber Pungli dapat bekerja maksimal. "Beberapa fokus utama mungkin akan ke layanan kesehatan, pendidikan dan birokrasi perizinan," pungkasnya.
"Saya belum bertemu dengan empat tokoh kelompok ahli lainnya. Saya masih menemani anak di rumah sakit," ujar Feri Amsari kepada SINDOnews, Kamis (23/4/2020).
Namun, dirinya diberitahukan masuk jajaran kelompok ahli itu sejak beberapa minggu lalu. "Pas ketika PSBB DKI Jakarta hendak dimulai seingat saya," tuturnya.
Feri berpendapat, kelompok ahli itu akan bekerja untuk memastikan layanan publik terpenuhi dengan baik tanpa pungli. "Harapannya publik akan dapat menikmati layanan publik lebih baik," ujarnya. (Baca juga: Mahfud MD dan Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Ditantang Lakukan Ini ).
Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, kelompok ahli hanya memberikan masukan dan saran bagaimana agar tim Saber Pungli dapat bekerja maksimal. "Beberapa fokus utama mungkin akan ke layanan kesehatan, pendidikan dan birokrasi perizinan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
