Mahfud MD dan Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Ditantang Lakukan Ini
Kamis, 23 April 2020 - 08:29 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, dilanjutkannya Satgas Saber Pungli beserta pengangkatan lima tenaga ahli dari universitas-universitas ternama menunjukkan ada kelemahan di sektor birokrasi pemerintah.
"Dulu kita kerap mendengar operasi saber pungli, namun perlahan mulai surut. Ini ada apa? Tentu perlu dijelaskan terlebih dahulu pada publik bagaimana laporan kinerja dan hasil yang dicapai oleh tim tersebut," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (23/4/2020).
Menurut Sulthan, publik tentu bisa melihat dan menilai bagaimana rumitnya tata kelola pemerintah. Kita terbiasa menyelesaikan masalah secara sporadis dengan hasil yang bersifat sementara. (Baca juga: Masuk Kelompok Ahli Saber Pungli, Zainal Arifin Mochtar Beberkan Tugasnya ).
"Jika modelnya tim-tim dengan SK model begitu apa tidak malah tumpang tindih dengan institusi yang telah ada," tutur alumnus UIN Jakarta ini.
Di sisi lain, lanjut Sulthan, soal birokrasi pemerintah punya Kemenpan RB. Soal penegakan hukum ada Polri , Kejaksaan, bahkan KPK. Ia khawatir kehadiran Saber Pungli akan overlapping, yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan kegaduhan baru.
"Dulu kita kerap mendengar operasi saber pungli, namun perlahan mulai surut. Ini ada apa? Tentu perlu dijelaskan terlebih dahulu pada publik bagaimana laporan kinerja dan hasil yang dicapai oleh tim tersebut," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (23/4/2020).
Menurut Sulthan, publik tentu bisa melihat dan menilai bagaimana rumitnya tata kelola pemerintah. Kita terbiasa menyelesaikan masalah secara sporadis dengan hasil yang bersifat sementara. (Baca juga: Masuk Kelompok Ahli Saber Pungli, Zainal Arifin Mochtar Beberkan Tugasnya ).
"Jika modelnya tim-tim dengan SK model begitu apa tidak malah tumpang tindih dengan institusi yang telah ada," tutur alumnus UIN Jakarta ini.
Di sisi lain, lanjut Sulthan, soal birokrasi pemerintah punya Kemenpan RB. Soal penegakan hukum ada Polri , Kejaksaan, bahkan KPK. Ia khawatir kehadiran Saber Pungli akan overlapping, yang ujung-ujungnya hanya menimbulkan kegaduhan baru.
Lihat Juga :
