Pemerintah Imbau Tak ke Luar Negeri, DPR-Bappenas Kunker ke Kazakhstan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Di tengah imbauan pemerintah agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, sejumlah anggota DPR melaksankan kunjungan kerja ( kunker ) ke Kazakhstan. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menjelaskan bahwa kunker tersebut dilaksanakan karena ada undangan yang tidak dapat diwakilkan.
“Ya jadi ada keputusan Bamus (Badan Musyawarah) yang disampaikan di paripurna bahwa DPR menunda seluruh kunjungan ke luar negeri, kecuali dua hal dalam Bamus tersebut, yaitu undangan yang mewakili parlemen Indonesia, ketika harus membawakan materi dalam suatu acara. Kedua dan tentu sebenarnya tidak dapat diwakilkan, kunjungan pejabat yang melakukan tugas negara yang penting,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/1/2022).
Dasco memastikan kunker dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kunjungan ini, DPR bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkepentingan untuk menggaali materi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Kazakhstan adalah salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kota negaranya.
“Nah ini DPR itu mendampingi dalam hal ini bersama Bappenas berangkat untuk studi ke daerah Kazakhstan yang pernah juga pindah ibu kota,” terang Dasco.
Dasco menjelaskan, dari 56 anggota Pansus RUU IKN yang disahkan paripurna, yang terdiri dari 30 anggota tetap dan 26 anggota pengganti, sementara yang berangkat ke Kazakhstan hanya 5 orang. “Jadi memang bersama Bappenas, hanya lima yang berangkat. Ini kita bagi, ada yang ke Kalimantan Timur dalam jumlah terbatas. Jadi hanya perwakilan,” tegasnya.
Soal urgensinya, ketua harian DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, kunjungan ini sudah direncanakan sewaktu rapat pansus. Lagi pula, kata dia, DPR ikut ajakan Bappenas. “Jadi kalau misalnya pergi sendiri-sendiri tidak efektif, nah ini juga supaya efisien, berapa lamanya, saya pikir enggak lama itu,” imbuhnya.
Terkait dengan siapa yang berangkat dan tanggal berapa kunjungannya, Dasco mengaku tidak hapal. “Saya enggak tahu tanggalnya, belum tahu tanggalnya yang ngatur bagian Pansus. Dari 56 hanya 5, namanya enggak hapal saya,” kata legislator Dapil Banten ini.
“Ya jadi ada keputusan Bamus (Badan Musyawarah) yang disampaikan di paripurna bahwa DPR menunda seluruh kunjungan ke luar negeri, kecuali dua hal dalam Bamus tersebut, yaitu undangan yang mewakili parlemen Indonesia, ketika harus membawakan materi dalam suatu acara. Kedua dan tentu sebenarnya tidak dapat diwakilkan, kunjungan pejabat yang melakukan tugas negara yang penting,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/1/2022).
Dasco memastikan kunker dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kunjungan ini, DPR bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkepentingan untuk menggaali materi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Kazakhstan adalah salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kota negaranya.
“Nah ini DPR itu mendampingi dalam hal ini bersama Bappenas berangkat untuk studi ke daerah Kazakhstan yang pernah juga pindah ibu kota,” terang Dasco.
Dasco menjelaskan, dari 56 anggota Pansus RUU IKN yang disahkan paripurna, yang terdiri dari 30 anggota tetap dan 26 anggota pengganti, sementara yang berangkat ke Kazakhstan hanya 5 orang. “Jadi memang bersama Bappenas, hanya lima yang berangkat. Ini kita bagi, ada yang ke Kalimantan Timur dalam jumlah terbatas. Jadi hanya perwakilan,” tegasnya.
Soal urgensinya, ketua harian DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, kunjungan ini sudah direncanakan sewaktu rapat pansus. Lagi pula, kata dia, DPR ikut ajakan Bappenas. “Jadi kalau misalnya pergi sendiri-sendiri tidak efektif, nah ini juga supaya efisien, berapa lamanya, saya pikir enggak lama itu,” imbuhnya.
Terkait dengan siapa yang berangkat dan tanggal berapa kunjungannya, Dasco mengaku tidak hapal. “Saya enggak tahu tanggalnya, belum tahu tanggalnya yang ngatur bagian Pansus. Dari 56 hanya 5, namanya enggak hapal saya,” kata legislator Dapil Banten ini.
(muh)