Pandemi Corona, HMI Minta Pilkada 2020 Utamakan Perketat Protokol Kesehatan
loading...
Kemendagri, KPU dan Komisi II DPR diminta untuk merumuskan aturan terbaik yang bisa menjamin Pilkada serentak tahun 2020 di masa New Normal bisa berjalan baik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR diminta untuk merumuskan aturan terbaik yang bisa menjamin Pilkada serentak tahun 2020 di masa New Normal bisa berjalan baik dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.
(Baca juga: New Normal, Gugus Tugas Terbitkan Aturan dan Persyaratan Perjalanan Orang)
Adapun hal itu dikatakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakering. "Mari sama sama kita pikirkan masa depan demokrasi di Indonesia dengan tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujar Fadli, Selasa (9/6/2020).
(Baca juga: Update Kasus Corona 9 Juni 2020: Penambahan Pasien Positif Capai 1.043 Orang)
Dia mengatakan, selama ada penerapan protokol kesehatan ketat yang dapat memproteksi masyarakat dari potensi penyebaran atau tertular virus Corona, semua anak bangsa harus turut menyukseskan Pilkada serentak 2020. Dia melanjutkan, tentu saja dengan harapan kualitas demokrasi dan kualitas keamanan serta kesehatan masyarakat tetap terjamin.
"Pilkada di masa pandemi ini akan semakin memotivasi petahana untuk gencar memberikan bantuan sosial di luar program resmi pemerintah. Dan bagi penantang, mereka memiliki data untuk mengevaluasi petahana yang tidak bekerja maksimal dalam menanggulangi Covid-19," kata Fadli.
Dia mengira awalnya pelaksanaan Pilkada bisa ditunda mengingat keselamatan rakyat yang utama. 'Tapi setelah kami diskusikan kembali dengan kawan-kawan mahasiswa dan masukan dari berbagai pihak, tidak ada yang bisa memastikan jika ditunda tahun depan atau tahun depannya lagi, pandemi Covid-19 sudah berakhir. Yang jelas, kami yakin pemerintah akan mengatur agar pelaksanaan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rencananya pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember nanti. Ada 47 negara lain di dunia yang menggelar Pemilu baik lokal maupun nasional di tahun 2020 ini.
(Baca juga: New Normal, Gugus Tugas Terbitkan Aturan dan Persyaratan Perjalanan Orang)
Adapun hal itu dikatakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakering. "Mari sama sama kita pikirkan masa depan demokrasi di Indonesia dengan tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujar Fadli, Selasa (9/6/2020).
(Baca juga: Update Kasus Corona 9 Juni 2020: Penambahan Pasien Positif Capai 1.043 Orang)
Dia mengatakan, selama ada penerapan protokol kesehatan ketat yang dapat memproteksi masyarakat dari potensi penyebaran atau tertular virus Corona, semua anak bangsa harus turut menyukseskan Pilkada serentak 2020. Dia melanjutkan, tentu saja dengan harapan kualitas demokrasi dan kualitas keamanan serta kesehatan masyarakat tetap terjamin.
"Pilkada di masa pandemi ini akan semakin memotivasi petahana untuk gencar memberikan bantuan sosial di luar program resmi pemerintah. Dan bagi penantang, mereka memiliki data untuk mengevaluasi petahana yang tidak bekerja maksimal dalam menanggulangi Covid-19," kata Fadli.
Dia mengira awalnya pelaksanaan Pilkada bisa ditunda mengingat keselamatan rakyat yang utama. 'Tapi setelah kami diskusikan kembali dengan kawan-kawan mahasiswa dan masukan dari berbagai pihak, tidak ada yang bisa memastikan jika ditunda tahun depan atau tahun depannya lagi, pandemi Covid-19 sudah berakhir. Yang jelas, kami yakin pemerintah akan mengatur agar pelaksanaan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rencananya pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember nanti. Ada 47 negara lain di dunia yang menggelar Pemilu baik lokal maupun nasional di tahun 2020 ini.
(maf)
Explore More