Ketua DKPP Minta Daerah Harus Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Sebab, penetapan pilkada serentak di 270 daerah pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19 banyak menuai pro dan kontra.

Ketua DKPP Muhammad mengatakan semua pihak perlu mendukung pelaksanaan pilkada ini sampai negara dan pemerintah memutuskan hal lain. “Dalam sistem presidensial, apa yang disampaikan pemerintah pusat seyogianya didukung daerah. Saya minta Mendagri di depan Menko Polhukam, tolong pemda itu jangan sampai berbeda dengan keputusan pusat terkait opsi optimis, 9 Desember,” tuturnya dalam diskusi daring dengan tema New Normal: Pilkada 9 Desember 2020, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: PB IDI Siap Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak)

Penyelenggara dan pengawas pemilu diminta tetap optimistis meskipun tengah dalam kondisi prihatin. Dia mengibaratkan situasi saat ini seperti pelaut tangguh yang menghadapi ombak besar. Begitu juga pilkada ini diuji untuk melewati tantangan yang tidak mudah karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. “Ungkapan mari kita bersahabat dengan Covid, bukan berarti siap ditulari. Apakah kita mau meratapi situasi ini (terus)? We must go on. Kita tetap bergerak, sampai tuhan berhendak lain,” kata Muhammad.

Mantan ketua Bawaslu itu mengapresiasi komitmen dari seluruh stakeholders. Walaupun, dia mendengar ada satu-dua daerah yang agak keberatan melaksanakan pilkada serentak ini. Dia menjamin semua yang berada di pusat, KPU dan Bawaslu, akan memikirkan dan bertanggung jawab atas semua keperluan pilkada, seperti anggaran dan sebagainya. (Baca juga:Pilkada di Tengah Pandemi, Keselamatan Jiwa Harus Jadi Prioritas)

Dia menegaskan pilkada serentak penting dalam rangka menghindari kekosongan jabatan kepala daerah. “Kalau pemerintahan ini sebagain besar diisi plt, itu tidak strategis dan berpotensi (ada) instabilitas. Maka pejabat harus dipilih melalui pemilu yang bertanggung jawab,” katanya. Fahmi Bahtiar