Ketua DKPP Minta Daerah Harus Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

Selasa, 09 Juni 2020 - 17:35 WIB
loading...
Ketua DKPP Minta Daerah...
DKPP meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Sebab, penetapan pilkada serentak di 270 daerah pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19 banyak menuai pro dan kontra.

Ketua DKPP Muhammad mengatakan semua pihak perlu mendukung pelaksanaan pilkada ini sampai negara dan pemerintah memutuskan hal lain. “Dalam sistem presidensial, apa yang disampaikan pemerintah pusat seyogianya didukung daerah. Saya minta Mendagri di depan Menko Polhukam, tolong pemda itu jangan sampai berbeda dengan keputusan pusat terkait opsi optimis, 9 Desember,” tuturnya dalam diskusi daring dengan tema New Normal: Pilkada 9 Desember 2020, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: PB IDI Siap Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak)

Penyelenggara dan pengawas pemilu diminta tetap optimistis meskipun tengah dalam kondisi prihatin. Dia mengibaratkan situasi saat ini seperti pelaut tangguh yang menghadapi ombak besar. Begitu juga pilkada ini diuji untuk melewati tantangan yang tidak mudah karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. “Ungkapan mari kita bersahabat dengan Covid, bukan berarti siap ditulari. Apakah kita mau meratapi situasi ini (terus)? We must go on. Kita tetap bergerak, sampai tuhan berhendak lain,” kata Muhammad.

Mantan ketua Bawaslu itu mengapresiasi komitmen dari seluruh stakeholders. Walaupun, dia mendengar ada satu-dua daerah yang agak keberatan melaksanakan pilkada serentak ini. Dia menjamin semua yang berada di pusat, KPU dan Bawaslu, akan memikirkan dan bertanggung jawab atas semua keperluan pilkada, seperti anggaran dan sebagainya. (Baca juga:Pilkada di Tengah Pandemi, Keselamatan Jiwa Harus Jadi Prioritas)

Dia menegaskan pilkada serentak penting dalam rangka menghindari kekosongan jabatan kepala daerah. “Kalau pemerintahan ini sebagain besar diisi plt, itu tidak strategis dan berpotensi (ada) instabilitas. Maka pejabat harus dipilih melalui pemilu yang bertanggung jawab,” katanya. Fahmi Bahtiar
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Ungkap Alasan Tidak...
Ungkap Alasan Tidak Teliti Ijazah Presiden Selain Jokowi, Abdul Gafur: Punya Indikasi Palsu Gak?
Roy Suryo Ungkap Ada...
Roy Suryo Ungkap Ada Perbedaan di Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Bonatua Diperiksa Kasus...
Bonatua Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Dicecar 27 Pertanyaan
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
DPRD Kabupaten Waropen...
DPRD Kabupaten Waropen Diminta Hentikan Proses PAW Nixon Yenusi
Pendidikan Ketua KPU...
Pendidikan Ketua KPU M Afifuddin yang Disanksi DKPP Sewa Jet Pribadi Rp90 Miliar
Rekomendasi
Bahlil Beberkan soal...
Bahlil Beberkan soal Rencana Pembentukan Bursa Mineral Indonesia
Pakar Ingatkan Galon...
Pakar Ingatkan Galon Guna Ulang Jangan Dipakai Lebih dari Setahun
Richard Lee Akui Seluruh...
Richard Lee Akui Seluruh Perbuatannya, Kejari Tangerang: Kasus Sudah Terang Benderang
Berita Terkini
Delegasi Indonesia Soroti...
Delegasi Indonesia Soroti Kerja Paksa Myanmar dan Krisis Rohingya di Sidang ILO Jenewa
Demi Framing, Pengamat...
Demi Framing, Pengamat Menilai Jusuf Hamka Catut Nama Mbak Tutut dan TPI ke Polemik CMNP dengan MNC Asia
Panja RUU Polri Sepakati...
Panja RUU Polri Sepakati Usia Pensiun Polisi, Jenderal Bintang 4 Bisa 61 Tahun
Eks Waka BGN Sony Sonjaya...
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan JC, Sebut 20 Nama Besar Diduga Terlibat Korupsi
Majelis Etik Ungkap...
Majelis Etik Ungkap Hery Susanto Perintahkan Pegawai Ombudsman Tak Sentuh Program MBG
OTT di Muara Enim, KPK...
OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison
Infografis
9 Kepala Daerah di Jawa...
9 Kepala Daerah di Jawa Timur Terinfeksi COVID-19
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved