Ketua DKPP Minta Daerah Harus Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

Selasa, 09 Juni 2020 - 17:35 WIB
loading...
Ketua DKPP Minta Daerah...
DKPP meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Sebab, penetapan pilkada serentak di 270 daerah pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19 banyak menuai pro dan kontra.

Ketua DKPP Muhammad mengatakan semua pihak perlu mendukung pelaksanaan pilkada ini sampai negara dan pemerintah memutuskan hal lain. “Dalam sistem presidensial, apa yang disampaikan pemerintah pusat seyogianya didukung daerah. Saya minta Mendagri di depan Menko Polhukam, tolong pemda itu jangan sampai berbeda dengan keputusan pusat terkait opsi optimis, 9 Desember,” tuturnya dalam diskusi daring dengan tema New Normal: Pilkada 9 Desember 2020, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: PB IDI Siap Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak)

Penyelenggara dan pengawas pemilu diminta tetap optimistis meskipun tengah dalam kondisi prihatin. Dia mengibaratkan situasi saat ini seperti pelaut tangguh yang menghadapi ombak besar. Begitu juga pilkada ini diuji untuk melewati tantangan yang tidak mudah karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. “Ungkapan mari kita bersahabat dengan Covid, bukan berarti siap ditulari. Apakah kita mau meratapi situasi ini (terus)? We must go on. Kita tetap bergerak, sampai tuhan berhendak lain,” kata Muhammad.

Mantan ketua Bawaslu itu mengapresiasi komitmen dari seluruh stakeholders. Walaupun, dia mendengar ada satu-dua daerah yang agak keberatan melaksanakan pilkada serentak ini. Dia menjamin semua yang berada di pusat, KPU dan Bawaslu, akan memikirkan dan bertanggung jawab atas semua keperluan pilkada, seperti anggaran dan sebagainya. (Baca juga:Pilkada di Tengah Pandemi, Keselamatan Jiwa Harus Jadi Prioritas)

Dia menegaskan pilkada serentak penting dalam rangka menghindari kekosongan jabatan kepala daerah. “Kalau pemerintahan ini sebagain besar diisi plt, itu tidak strategis dan berpotensi (ada) instabilitas. Maka pejabat harus dipilih melalui pemilu yang bertanggung jawab,” katanya. Fahmi Bahtiar
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Ungkap Alasan Tidak...
Ungkap Alasan Tidak Teliti Ijazah Presiden Selain Jokowi, Abdul Gafur: Punya Indikasi Palsu Gak?
Roy Suryo Ungkap Ada...
Roy Suryo Ungkap Ada Perbedaan di Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Bonatua Diperiksa Kasus...
Bonatua Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Dicecar 27 Pertanyaan
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
DPRD Kabupaten Waropen...
DPRD Kabupaten Waropen Diminta Hentikan Proses PAW Nixon Yenusi
Pendidikan Ketua KPU...
Pendidikan Ketua KPU M Afifuddin yang Disanksi DKPP Sewa Jet Pribadi Rp90 Miliar
Rekomendasi
Iran Hentikan Serangan...
Iran Hentikan Serangan Balasan yang Menyakitkan ke Israel
Bantah Nikmati Uang...
Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi
Tarif Transjabodetabek...
Tarif Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Disesuaikan, Pramono: Naik Transportasi Lain di Atas Rp100 Ribu
Berita Terkini
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Infografis
11 Daerah Masih Harus...
11 Daerah Masih Harus Menjalankan PPKM Level 4 di Jawa-Bali
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved