Omicron Terdeteksi di Indonesia, Kemenag: Belum Ada Surat Resmi Larangan Umrah
Kamis, 16 Desember 2021 - 18:56 WIB
loading...
Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nur Arifin mengaku belum menerima surat resmi terkait pelarangan umrah menyusul masuknya Omicron di Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Virus Covid-19 varian Omicron telah masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers perihal perkembangan pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (16/12/2021).
Merespons hal tersebut, Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi terkait pelarangan umrah. "Tapi secara resmi memang belum ada surat resmi larangan mengenai umrah. Tapi saat ini kami sedang berkoordinasi terkait hal ini. Kita tunggu perkembangannya,"ucap Arifin saat dihubungi MNC Portal,(16/12/2021).
Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Jokowi: Masyarakat dan Pejabat Negara Jangan ke Luar Negeri
Selain terus melayani masyarakat untuk berjuang memberikan layanan terbaik. Sebagai pemerintah, pihaknya harus taat kepada intruksi-intruksi atau kebijakan negara dalam rangka menjaga kesehatan bangsa Indonesia. "Kami berada di tengah-tengah melakukan koordinasi untuk menemukan titik temu. Kami terus berjuang memberikan layanan umrah terbaik, tapi di satu sisi kami juga harus mengamankan kebijakan pemerintah kalau memang ini berdampak kepada permasalahan umrah,"ujar dia.
Baca juga: Update Covid-19 per 16 Desember 2021: 4.259.857 Positif, 4.111.045 Sembuh, 143.969 Meninggal
Lalu terkait pemberangkatan umrah perdana 23 Desember 2021. Arifin mengatakan pihaknya hingga kini masih terus berkordinasi terkait hal tersebut. "Kami sampai saat ini terus koordinasi terutama berbicara sesuatu yang belum terjadi dan tidak ada kata pasti kalau sudah terjadi bisa ada kata pasti. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kita terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi kita juga tetap mempertimbangkan potensi-potensi kemungkinan yang berubah misalnya kebijakan-kebijakan presiden atau menteri. Kami berada di tengah-tengah, kita terus mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia,"ujarnya.
Arifin menyampaikan pemerintah juga akan tetap melakukan kebijakan yang terbaik untuk menyiapkan layanan umrah sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Agama (Menag) ke Arab Saudi yang telah membuka umrah. "Tapi di satu sisi kami juga melakukan koordinasi dengan pimpinan, Pak Menteri, Bapak Presiden berkaitan dengan keberangkatan umrah pertama," ujar dia.
Merespons hal tersebut, Direktur Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi terkait pelarangan umrah. "Tapi secara resmi memang belum ada surat resmi larangan mengenai umrah. Tapi saat ini kami sedang berkoordinasi terkait hal ini. Kita tunggu perkembangannya,"ucap Arifin saat dihubungi MNC Portal,(16/12/2021).
Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Jokowi: Masyarakat dan Pejabat Negara Jangan ke Luar Negeri
Selain terus melayani masyarakat untuk berjuang memberikan layanan terbaik. Sebagai pemerintah, pihaknya harus taat kepada intruksi-intruksi atau kebijakan negara dalam rangka menjaga kesehatan bangsa Indonesia. "Kami berada di tengah-tengah melakukan koordinasi untuk menemukan titik temu. Kami terus berjuang memberikan layanan umrah terbaik, tapi di satu sisi kami juga harus mengamankan kebijakan pemerintah kalau memang ini berdampak kepada permasalahan umrah,"ujar dia.
Baca juga: Update Covid-19 per 16 Desember 2021: 4.259.857 Positif, 4.111.045 Sembuh, 143.969 Meninggal
Lalu terkait pemberangkatan umrah perdana 23 Desember 2021. Arifin mengatakan pihaknya hingga kini masih terus berkordinasi terkait hal tersebut. "Kami sampai saat ini terus koordinasi terutama berbicara sesuatu yang belum terjadi dan tidak ada kata pasti kalau sudah terjadi bisa ada kata pasti. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kita terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi kita juga tetap mempertimbangkan potensi-potensi kemungkinan yang berubah misalnya kebijakan-kebijakan presiden atau menteri. Kami berada di tengah-tengah, kita terus mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia,"ujarnya.
Arifin menyampaikan pemerintah juga akan tetap melakukan kebijakan yang terbaik untuk menyiapkan layanan umrah sebagai tindak lanjut kunjungan Menteri Agama (Menag) ke Arab Saudi yang telah membuka umrah. "Tapi di satu sisi kami juga melakukan koordinasi dengan pimpinan, Pak Menteri, Bapak Presiden berkaitan dengan keberangkatan umrah pertama," ujar dia.
(cip)
Lihat Juga :
