Kasus Korupsi Budhi Sarwono, KPK Periksa Sekda Banjarnegara
Selasa, 07 Desember 2021 - 12:41 WIB
loading...
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekda Banjarnegara Indarto terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarnegara, Indarto. Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dengan tersangka Bupati Banjarnegara , Budhi Sarwono (BS).
"Hari ini (7/12) pemeriksaan saksi TPK Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 untuk tersangka BS," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).
Selain memeriksa Indarto, tim penyidik juga bakal memeriksa Direktur PT Alexis Mitra Bangun, Adhitya Yudha Septyadhi; Direktur PT Putra Wali Mandiri, Ahmad Hanif Ruseni; dan dua pihak swasta yakni Sarman dan Heru Setyo Hartono.
Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Punya Harta Rp23,8 Miliar
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, atau pun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA).
Perkara ini berawal ketika Budhi memerintahkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Kedy, untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Rapat koordinasi itu dilangsungkan di salah satu rumah makan.
Dalam pertemuan tersebut, Budhi memerintahkan dan mengarahkan Kedy untuk menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.
Pertemuan lanjutan kembali di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dalam pertemuan itu, Budhi menyampaikan secara langsung soal kenaikan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Adapun, nilai 20% itu dibagi menjadi 10% untuk Budhi, dan 10% sebagai komitmen fee.
Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka, Langsung Ditahan KPK Malam Ini
Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Dalam perjalanan proyek, Budhi kerap memantau Kedy untuk melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo. Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.
Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar Rp2,1 miliar.
Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Hari ini (7/12) pemeriksaan saksi TPK Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 untuk tersangka BS," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).
Selain memeriksa Indarto, tim penyidik juga bakal memeriksa Direktur PT Alexis Mitra Bangun, Adhitya Yudha Septyadhi; Direktur PT Putra Wali Mandiri, Ahmad Hanif Ruseni; dan dua pihak swasta yakni Sarman dan Heru Setyo Hartono.
Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Punya Harta Rp23,8 Miliar
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, atau pun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA).
Perkara ini berawal ketika Budhi memerintahkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Kedy, untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Rapat koordinasi itu dilangsungkan di salah satu rumah makan.
Dalam pertemuan tersebut, Budhi memerintahkan dan mengarahkan Kedy untuk menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.
Pertemuan lanjutan kembali di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dalam pertemuan itu, Budhi menyampaikan secara langsung soal kenaikan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Adapun, nilai 20% itu dibagi menjadi 10% untuk Budhi, dan 10% sebagai komitmen fee.
Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka, Langsung Ditahan KPK Malam Ini
Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Dalam perjalanan proyek, Budhi kerap memantau Kedy untuk melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Redjo. Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.
Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar Rp2,1 miliar.
Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(abd)
Lihat Juga :
