Masuk Tahun Politik, PKS Harap Ekonomi-Masyarakat Sehat
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:41 WIB
loading...
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Indonesia pada 2022 sudah memulai sejumlah tahapan persiapan Pemilu 2024 . Namun, pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah yang harus dihadapi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengakui pertumbuhan angka ekonomi secara keseluruhan lebih sehat, namun perlu disikapi dengan hati-hati. Misalnya, kata dia, seperti apa pertumbuhan UMKM.
“Usaha perekonomian kita 90% UMKM, bagaimana pertumbuhannya? Bukan hanya tumbuh tapi agar bagaimana mereka bisa berkembang, jangan sampai pertumbuhan itu tidak dinikmati UMKM,” kata Nasir dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Pemulihan Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024”, Sabtu (4/12/2021).
Baca juga: Elektabilitas Capres Dinilai Belum Menunjukkan Dinamika Masyarakat
Menurut Nasir, ada catatan dengan angka pertumbuhan itu, apakah berbanding lurus dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau tidak, maka akan berpotensi terjadi ketimpangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengakui pertumbuhan angka ekonomi secara keseluruhan lebih sehat, namun perlu disikapi dengan hati-hati. Misalnya, kata dia, seperti apa pertumbuhan UMKM.
“Usaha perekonomian kita 90% UMKM, bagaimana pertumbuhannya? Bukan hanya tumbuh tapi agar bagaimana mereka bisa berkembang, jangan sampai pertumbuhan itu tidak dinikmati UMKM,” kata Nasir dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Pemulihan Ekonomi dan Konstelasi Politik 2024”, Sabtu (4/12/2021).
Baca juga: Elektabilitas Capres Dinilai Belum Menunjukkan Dinamika Masyarakat
Menurut Nasir, ada catatan dengan angka pertumbuhan itu, apakah berbanding lurus dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau tidak, maka akan berpotensi terjadi ketimpangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.
Lihat Juga :
