Polri Sudah Terbitkan Perpol Perekrutan 57 Mantan Pegawai KPK
loading...
A
A
A
JAKARTA - Perekrutan 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ke Polri akhirnya menemui titik terang. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) terkait perekturan tersebut telah diterbitkan.
"Betul sudah keluar Perpol dan sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Setelah Perpol terbit, kata Dedi, nantinya akan dilakukan proses sosialisasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialiasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya," ucap Dedi.
Kendati begitu sampai dengan saat ini, 57 eks pegawai lembaga antirasuah tersebut belum secara resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Nunggu sosialisasi dan kepegawaian bersama BKN untuk NIP-nya," ucap Dedi.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan rekrutmen 57 orang di antaranya sebagai ASN Polri. Pasalnya, Polri membutuhkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi.
Terkait hal itu, Sigit telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan hal tersebut.
"Betul sudah keluar Perpol dan sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Setelah Perpol terbit, kata Dedi, nantinya akan dilakukan proses sosialisasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialiasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya," ucap Dedi.
Kendati begitu sampai dengan saat ini, 57 eks pegawai lembaga antirasuah tersebut belum secara resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Nunggu sosialisasi dan kepegawaian bersama BKN untuk NIP-nya," ucap Dedi.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan rekrutmen 57 orang di antaranya sebagai ASN Polri. Pasalnya, Polri membutuhkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi.
Terkait hal itu, Sigit telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan hal tersebut.
(kri)