Demokrat: Usulan Pemecatan Sri Mulyani Bukti Pemerintah Tidak Komunikatif
Kamis, 02 Desember 2021 - 08:17 WIB
loading...
Partai Demokrat menilai usulan pemecatan Menkeu Sri Mulyani oleh pimpinan MPR RI bukti komunikasi antarinstansi pemerintah tidak berjalan dengan baik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai usulan pemecatan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani oleh pimpinan MPR RI sebagai wujud komunikasi antar instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik.
"Masalah yang kini tengah mengemuka antara Pimpinan MPR-RI dan Menteri Keuangan menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di publik," ujar Kamhar, Kamis (2/12/2021).
Kamhar menyebutkan berbagai macam persepsi yang bisa menjadi liar ini terbentuk tentunya tak lepas dari bangunan komunikasi yang mempresentasikan para Pimpinan MPR-RI. "Ini merupakan potret relasi antar lembaga tinggi negara dan lembaga negara yang kurang komunikatif. Jadi polemik di atas hanyalah fenomena gunung es yang pangkal persoalannya adalah buruknya manajemen kepemimpinan nasional," ungkap Kamhar.
Baca juga: MPR Minta Sri Mulyani Dicopot, Politikus PDIP Sebut Hanya Masalah Komunikasi
Kamhar melihat ada kesan seolah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak pencopotan Menkeu Sri Mulyani karena tak mau melayani aspirasi Pimpinan MPR terkait peningkatan anggaran sosialisasi dan tidak diterimanya alasan Menkeu yang dua kali tak menghadiri dan hanya mengirim perwakilan untuk rapat dengan Pimpinan MPR.
"Sekilas terkesan klise, apa iya para Pimpinan MPR yang diisi tokoh-tokoh politik senior sereaktif dan seemosional itu menyikapi ini sampai mendesak Presiden untuk mencopot pembantunya yang merupakan bendahara negara, bahkan secara tersirat menyampaikan tekanan bahwa MPR memiliki hak sidang istimewa," kata Kamhar Lakumani.
"Masalah yang kini tengah mengemuka antara Pimpinan MPR-RI dan Menteri Keuangan menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di publik," ujar Kamhar, Kamis (2/12/2021).
Kamhar menyebutkan berbagai macam persepsi yang bisa menjadi liar ini terbentuk tentunya tak lepas dari bangunan komunikasi yang mempresentasikan para Pimpinan MPR-RI. "Ini merupakan potret relasi antar lembaga tinggi negara dan lembaga negara yang kurang komunikatif. Jadi polemik di atas hanyalah fenomena gunung es yang pangkal persoalannya adalah buruknya manajemen kepemimpinan nasional," ungkap Kamhar.
Baca juga: MPR Minta Sri Mulyani Dicopot, Politikus PDIP Sebut Hanya Masalah Komunikasi
Kamhar melihat ada kesan seolah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak pencopotan Menkeu Sri Mulyani karena tak mau melayani aspirasi Pimpinan MPR terkait peningkatan anggaran sosialisasi dan tidak diterimanya alasan Menkeu yang dua kali tak menghadiri dan hanya mengirim perwakilan untuk rapat dengan Pimpinan MPR.
"Sekilas terkesan klise, apa iya para Pimpinan MPR yang diisi tokoh-tokoh politik senior sereaktif dan seemosional itu menyikapi ini sampai mendesak Presiden untuk mencopot pembantunya yang merupakan bendahara negara, bahkan secara tersirat menyampaikan tekanan bahwa MPR memiliki hak sidang istimewa," kata Kamhar Lakumani.
